Faktual.Net, KepSul, Malut. Himpunan Pelajar Mahasiswa Wai ina (Hipmawi), Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut), kembali malakukan aksi lantaran Kepala Desa (Kades) Wai ina Arifin Umalekhoa tidak tepati janji.
Febri Naipon saat berorasi menyampaikan bahwa Arifin selama masa jabatannya belum pernah menggelar rapat dengan masyarakat, bahkan Arifin dan bendahara desa Nasmudin Faudu pernah diberitakan memalsukan tanda tangan sekretaris desa (sekdes) Bosman Kemhay pada dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APB) – Desa.
Menurut Febri hal tersebut telah melanggar Undang – Undang dan diduga keduanya berniat menggelapkan anggaran Desa dan Dana Desa (ADD- DD).
Febri juga menambahkan bahwa aksi yang kedua kali ini digelar karena Arifin Umalekhoa menghianati kesepakatan dengan masyarakat bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan rapat umum dengan masyarakat untuk membahas Realokasi Dana Desa dalam penanganan Covid 19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Senada dengan rekannya, Karman Umarama menyoroti lambannya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi program kades, bahkan hingga saat ini, sisa dua bulan masa jabatan kades namun belum juga ada pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD kepada kades.
Alumni Fakultas ekonomi Unkhair ini menilai minimnya sumberdaya BPD mengakibatkan korupsi dan penyalahgunaan DD oleh kades dan bendahara semakin masif.
Massa aksi juga meminta transparansi pengelolaan ADD – DD oleh Arifin selama menjadi kades serta memintanya untuk mengembalikan dana Covid 19 pada kas negara bila tidak di gunakan.
Saat berita ini dirilis pada Selasa, 12/5/2020, massa aksi memasang palang di kantor desa Wai ina karena kesal.
Reporter : Tomi Umarama
