Faktual.net – JAKARTA – 13 November 2026 – Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kini masuk ke dalam daftar bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, pasca diserahkannya surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Peristiwa ini membuka babak baru dalam sejarah politik konstitusional Indonesia, lantaran mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan berbeda secara mendasar dengan proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Yusril tidak memberikan jawaban pasti terkait peluang dirinya untuk menjadi salah satu dari dua calon yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden. “Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” ujar Yusril.
Secara konstitusional, proses ini berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat enam puluh hari, dengan dua nama calon yang diajukan oleh Presiden. Di dalam rentang waktu tersebut, terdapat tenggat kritis 14 hari bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR. Batas waktu ini menjadi titik tekan politik sekaligus konstitusional, agar pengisian jabatan tidak menghambat roda pemerintahan nasional.
Kewenangan pengusulan dua calon tersebut merupakan kewenangan konstitusional Presiden. Yusril menegaskan, Presiden Prabowo memiliki kebebasan untuk berkonsultasi dengan partai‑partai politik koalisi, ataupun tidak. “Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa‑apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai‑partai koalisi. Walaupun ada rapat dari partai‑partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tegasnya.
Inilah titik perbedaan yang fundamental. Dalam Pemilihan Presiden, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara dalam kasus kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, inisiatif pengusulan sepenuhnya berada di tangan Presiden, bukan partai politik. Partai‑partai politik boleh memberikan masukan politik, namun masukan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Masuknya nama Yusril Ihza Mahendra ke dalam bursa calon membawa makna tersendiri. Sebagai pakar hukum tata negara yang sudah lama dikenal publik, kehadiran namanya memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan figur yang menguasai koridor konstitusi untuk mendampinginya menyelesaikan sisa masa jabatan pemerintahan.
Penentuan dua nama calon tidak semata‑mata didasarkan pada kualifikasi akademis atau kompetensi teknis semata. Proses ini juga mempertimbangkan dukungan politik, keseimbangan koalisi, hingga legitimasi sosial di tengah masyarakat. Itulah alasan mengapa Yusril menekankan pentingnya “insting politik” Presiden Prabowo, karena kepala negara harus menimbang seluruh variabel tersebut sebelum mengajukan dua nama calon ke MPR.
Pengamat politik Helmi Romdhoni, Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), menawarkan perspektif yang lebih luas terhadap bursa calon ini. Menurut kajiannya, Yusril memang unggul dari sisi penguasaan hukum dan konstitusi, namun Presiden Prabowo juga perlu mempertimbangkan figur yang memiliki rekam jejak manajemen birokrasi pemerintahan yang teruji, salah satunya adalah Pramono Anung.
Helmi menilai, pengalaman politik dan birokrasi Pramono Anung telah teruji selama bertahun‑tahun. Ia memahami mekanisme kerja kabinet, dinamika hubungan antar lembaga negara, serta cara menjalin komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat. Modal ini sangat berharga, mengingat tugas Wakil Presiden tidak hanya menjaga kepatuhan pemerintahan terhadap konstitusi, melainkan juga membantu Presiden agar program‑program pemerintahan dapat terlaksana secara praktis di lapangan.
Helmi menegaskan, kedua figur ini memiliki keunggulan masing‑masing. Yusril dapat berperan sebagai benteng penjaga konstitusi, sementara Pramono Anung adalah sosok yang matang dalam pengelolaan birokrasi dan relasi politik nasional. Oleh karena itu, kedua nama ini sama‑sama layak untuk dipertimbangkan menjadi dua nama yang diajukan Presiden kepada MPR.
Yusril menyebutkan terdapat sekitar sepuluh partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang berada di luar parlemen, yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo‑Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Keberadaan banyak partai dalam satu koalisi melahirkan dinamika tawar‑menawar politik yang kompleks. Setiap partai tentu memiliki kepentingan dan harapan agar figur yang terpilih dapat memberikan ruang yang adil bagi kepentingan kelompoknya.
Meski demikian, menurut kerangka konstitusi, koalisi partai politik bukanlah lembaga yang berwenang menentukan calon Wakil Presiden. Kewenangan itu tetap berada di tangan Presiden, dan pemilihan akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara dalam sidang MPR. Maka, seluruh proses ini akan menjadi ujian bagi semua pihak, apakah kepentingan politik kelompok dapat dikendalikan agar tetap tunduk pada kepentingan konstitusi dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencuat sebagai salah satu kandidat kuat dalam wacana pengganti Wakil Presiden pasca‑pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Berdasarkan analisis pengamat politik dan dinamika pemerintahan, beberapa faktor utama yang membuat Pramono dinilai layak mengisi posisi tersebut meliputi:
1. Jembatan Komunikasi Politik Lintas Koalisi
Sebagai tokoh senior PDI Perjuangan, penunjukan Pramono dapat menjadi pintu masuk strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan dan membangun stabilitas politik dengan PDIP, baik di parlemen maupun lingkungan pemerintahan.
2. Pengalaman Birokrasi dan Dapur Istana yang Matang
Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono memiliki rekam jejak panjang selama dua periode sebagai Sekretaris Kabinet (2015–2024), serta pernah menduduki kursi pimpinan DPR RI. Ia memahami secara mendalam mekanisme pengambilan keputusan strategis, koordinasi antar kementerian, dan tata kelola pemerintahan tingkat nasional.
3. Kepemimpinan Eksekutif dan Kedekatan dengan Presiden
Statusnya sebagai kepala daerah ibu kota memperkuat kapasitas manajerialnya di bidang eksekutif. Selain itu, hubungan komunikasinya dengan Presiden Prabowo terbilang cair; bahkan Prabowo sempat memujinya secara terbuka sebagai contoh kader yang berani memperbaiki keadaan.
4. Figur Kompromis dan Minim Resistensi
Pramono dikenal sebagai politisi dengan gaya komunikasi yang luwes, tenang, dan mampu diterima oleh berbagai faksi politik. Karakter ini dinilai ideal untuk mendampingi presiden tanpa menimbulkan gesekan internal maupun persaingan politik yang kontraproduktif.
Meski nama Pramono ramai diperbincangkan di ruang publik, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tetap bergantung pada mekanisme konstitusional sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden mengusulkan dua calon untuk kemudian dipilih oleh MPR.
Pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran merupakan momen penting untuk menguji kedewasaan konstitusional bangsa Indonesia. Seluruh elemen bangsa, mulai dari Presiden, partai politik, MPR, hingga masyarakat, diharapkan menempatkan proses ini dalam koridor hukum dan kepentingan nasional.
Nama‑nama yang muncul dalam bursa calon, termasuk Yusril Ihza Mahendra dan Pramono Anung, menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mencari figur yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo menyelesaikan sisa masa jabatan pemerintahan. Semoga proses ini berjalan dengan tenang, adil, dan melahirkan figur yang mampu menjaga stabilitas nasional demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Jakarta
