Faktual.net – Palangkaraya, Kalteng – Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham) RI, Thomas Harming Suwarta, menyerukan kepada seluruh jurnalis di Indonesia untuk berperan aktif dalam agenda besar pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, jurnalis bukan hanya pilar demokrasi, tetapi juga pilar HAM yang memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk kesadaran masyarakat.
Ajakan ini disampaikan Thomas dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11/2025).
“Membangun peradaban HAM adalah tugas kita semua, terutama wartawan. Mereka memiliki kekuatan melalui tulisan yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah,” ujar Thomas. Ia menambahkan, media dengan perspektif HAM akan memberikan porsi besar pada isu-isu HAM, yang berdampak positif pada masyarakat.
Thomas juga menyoroti komitmen tinggi pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap pembangunan HAM, yang mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Menurutnya, penempatan aspek HAM pada Astacita pertama menunjukkan komitmen kuat untuk membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai HAM. Bahkan, lebih dari 50 persen poin dalam Astacita berkaitan dengan aspek HAM.
“Kita semua, termasuk komunitas media, diajak untuk menjemput peradaban baru ini. Kita bisa memulainya dengan peran jurnalistik harian, memberikan kesadaran HAM melalui konten liputan. Isu HAM tidak hanya muncul saat terjadi kasus, tetapi juga dalam isu-isu penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM,” jelasnya.
Di era keterbukaan informasi, Thomas mengingatkan bahwa media mainstream tetap menjadi rujukan publik untuk berita yang benar dan layak dikonsumsi. Ia menekankan pentingnya wartawan membantu publik dan pemerintah, bukan sekadar mencari sensasi.
Thomas juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas wartawan dalam memahami HAM, yang dianggapnya sebagai aset tak ternilai bagi bangsa. Dengan pemahaman yang baik, wartawan dapat lebih mudah menyampaikan pesan-pesan HAM kepada publik.
“Kami menempatkan penguatan kapasitas HAM untuk rekan-rekan wartawan sebagai hal penting. Jurnalis yang memahami HAM dengan baik akan menjadi komunikator yang baik bagi publik,” tegasnya.
Ia berharap adanya kerjasama dan sinergi antara media dan Kementerian HAM, karena semakin banyak sumber informasi tentang HAM, semakin mudah upaya menciptakan peradaban HAM.
“Bagi kami di Kementerian HAM, media adalah rekan seperjalanan. Kami menghargai independensi media, tetapi kerjasama yang baik tetap bisa dilakukan. Media adalah salah satu pilar HAM,” pungkas Thomas.
Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono, menyambut baik ajakan Kementerian HAM untuk kerjasama membangun kesadaran HAM di kalangan wartawan. “Kami tertantang untuk ikut dalam arus besar membangun peradaban HAM. Selain meningkatkan kapasitas tentang HAM, kami juga berharap ada kepastian perlindungan HAM bagi wartawan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya. Yusuf meyakini Kementerian HAM dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan hal tersebut. (Red/JS)
