Oleh: Johan Sopaheluwakan
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – (29/6/2025)– Insiden kekerasan dan intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam melindungi hak beragama warga negara dan menegakkan nilai-nilai Pancasila.
Penghentian paksa kegiatan retreat dan perusakan sebuah villa yang digunakan untuk kegiatan keagamaan umat Kristiani merupakan tindakan biadab yang tidak dapat dibenarkan.
Pernyataan resmi yang menyebut masalah telah diselesaikan secara damai justru semakin memprihatinkan, karena mengabaikan trauma dan rasa tidak aman yang dialami korban.
Aksi kekerasan ini menunjukkan betapa rapuhnya toleransi beragama di Indonesia, meskipun pemerintah telah memasukkan penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM serta harmoni antarumat beragama sebagai misi utama dalam Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
Janji-janji tersebut menjadi hampa tanpa tindakan nyata untuk mencegah dan menindak tegas para pelaku intoleransi.
Bagaimana mungkin visi Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban dapat terwujud jika kebebasan beribadah, hak dasar setiap warga negara, terus-menerus diinjak-injak?
Peristiwa Cidahu juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang benar tentang regulasi terkait kegiatan keagamaan.
Beribadah di rumah atau tempat tinggal pribadi semestinya tidak memerlukan izin khusus, selama tidak mengganggu ketertiban umum.
Namun, kejadian ini menunjukkan adanya kesalahpahaman atau bahkan kesengajaan dalam penerapan aturan, yang berujung pada tindakan represif terhadap umat Kristiani.
Di tengah situasi ini, umat Kristiani perlu tetap teguh dalam menjalankan keyakinan dan tidak gentar menghadapi intimidasi.
Ini adalah panggilan untuk memikul salib Kristus dan memahami penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman.
Dukungan moril kepada gereja, sekolah, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya sangat penting untuk menjaga semangat dan memperkuat persatuan.
Pemerintah, melalui Kementerian Agama, harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan moderasi beragama dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis agama. Kapolri juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan melindungi semua warga negara tanpa terkecuali dalam menjalankan hak beribadah sesuai dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945.
Kasus Cidahu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ini adalah momentum untuk pemerintah membuktikan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan menciptakan Indonesia yang damai, toleran, dan berkeadilan bagi semua.
Ketegasan dalam menindak pelaku intoleransi serta edukasi publik tentang hak beragama dan toleransi antarumat beragama menjadi kunci untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.
Keheningan pemerintah atas kasus ini hanya akan semakin menguatkan rasa tidak aman dan memicu reaksi yang lebih besar.
Penulis adalah Pengurus DPP PENA (Perhimpunan Penulis dan Editor Indonesia) tinggal di Jakarta.
