Faktual.Net, Kendari, Sultra – Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI) Sultra, yang difasilitasi bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari melakukan rapat koordinasi (Rakor), menghadirkan sejumlah pelaku usaha, baik industry maupun UMKM di Sulawesi Tenggara. Bertempat di Same Hotel Kendari, rakor berlangsung selama dua hari 17-18 November 2022.
Ketua FKLPI pusat Yusup Adriyanto SKom MM, menyampaikan bahwa keberadaan FKLPI dan FKLPI Daerah adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah demi mencapai tujuan menciptakan sumber daya manusia yang kompoten, termasuk FKLPI Sultra.
“FKLPI Sultra adalah mitra sangat strategis pemerintah, tujuannya sangat mulia yaitu mengurangi pengangguran dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten,” ungkap Yusup Adriyanto SKom MM, Ketua FKLPI Pusat.
Masih menurut Yusup Adriyanto SKom MM, yang juga HRD perusahaan PT Sanken, salah satu perusahaan yang memproduksi produk-produk elektronik terbesar di Indonesia, bahwa kadang perusahaan sulit untuk mencari tenaga kerja, sebab tidak sesuai dengan kompetensinya dan hal ini sering terjadi, sehingga rakor FKLPI perlu mendorong program pelatihan DUDI alias Dunia Usaha Dunia Industry.
“Kadang-kadang kita mencari tenaga kerja tidak sesuai kompetensinya dan itu yang terjadi sampai hari ini, karena kalau dibilang mencari dibidangnya akan sulit, nah makanya dari rakor tahun kemarin ada namanya program DUDI yaitu program pelatihan dunia usaha dunia industry, dimana kalau di BLK nya Kendari itu tidak ada peralatan, pelatihannya dapat diadakan di tempatnya bapak dan ibu (pengusaha), itu lebih menjurus dan mengena, karena kita yang merekrut, kita yang melatih semua dibiayai BLK. Kalau bapak memiliki mesin-mesin, atau di dunia perhotelan, bapak bisa direkrut karyawannya itu dilatih perhotelan, bapak rekrut sendiri, bapak latih sendiri, bahkan semua peralatan dibiaya, ini luar biasa,” urai Yusup Adriyanto SKom MM, Ketua FKLPI Pusat.
Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Dr La Ode H aji Polondu MPd, menegaskan peran besar dan partisipasi FKLPI menekan angka pengangguran dan menuntaskan kemiskinan, dimana pengurus yang terhimpun dalam FKLPI adalah institusi atau perusahaan yang banyak menyerap lapangan pekerjaan.
Ia pun mengapresiasi atas kehadiran selurah Kepala BLK Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) kabupaten se-Sulawesi Tenggara yang hadir dalam rakor tersebut, Ketua Umum Apindo Sultra, KetuF Forum UMKM Sultra dan seluruh jajaran pengurus FKLPI Sultra, jajaran staf BPVP Kendari. PT ASDP Indonesia canbang Baubau, para pelaku industry dan UMKM, UPDK PLN Kendari, PT OSS, Apindo, Matahari.
“Tujuan rakor yang bertema peran penting FKLPI dalam mengurangi angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pemberdayaan alumni pelatihan berbasis kompetensi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, pertama mereview atau melihat kembali peran kita di tahun 2022, dan yang kedua berangkat dari peran FKLPI tadi menjadikan kita lebih bersemangat dalam rangka melaksanakan peran-peran FKLPI, bergandengan tangan dengan berbagai pihak, khusunya dengan BPVP Kendari, sehingga lebih maksimal lagi dalam hal memberdayakan alumni-alumni melalui pelatihan berbasis kompetensi,” ungkap Dr La Ode Haji Polondu MPd, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari.
Ketua FKLPI Sultra, Ahmat SE, mengungkapkan kehadiran pemimpin perusahaan di Sultra yang hadir dalam rakor ini bertujuan untuk memikirkan nasib 50 ribu pengangguran yang ada di Bumi Anoa.
“Rakor ini bertujuan bersama bersinergi untuk 50 ribu pengangguran di Sulawesi Tenggara bisa diselamatkan dan diangkat derajatnya. Harapan Pak Presiden bahwa dalam rangka untuk menyambut revolusi industry 4.0, diharapkan para pencari kerja harus bisa berkualitas dan bisa berdaya saing di abad revolusi yang dinamis dan bergerak, oleh karena itu harapannya maka pelatihan-pelatihan vokasi harus terintegrasi dan terpadu, disini letaknya FKLPI sebagai penyedia tenaga kerja lalu BPVP sebagai mediator untuk bagaimana kompetensi SDM dan semua pencari kerja di angkat dan dilatih dengan baik,” ungkap Ahmat SE.
Dilanjutkannya, bahwa tugas dari pemerintah adalah bagaimana mendorong para pelaku industry kemudian bisa berdaya saing dengan harapan pengangguran bisa menurun maka dengan demikian cita-cita dari negara kita melalui pemerintah republic ini konsep bernegara adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhammad Ali Haswandy SE MSi, dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan FKLPI dan BPVP sebagai mitra Dinas Transnaker Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompoten. Namun dipihak lain ia menyampaikan kenyataan akan ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi lowongan kerja yang dibutukan oleh dunia usaha. Menurutnya, adalah suatu hal yang mustahil manakala kita berharap kompetensi tenaga kerja yang unggul yang dapat bersaing tapi kita tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya untuk tenaga kerja.
“Setelah saya evaluasi masih banyak perusahaan di Sultra ini yang belum membuka lowongan kerja, rupanya tidak menerima semua, karena kualifikasinya tidak memungkinkan, kualifikasinya tidak masuk. Artinya ini tantangan dan imput bagi kita bagaimana cara menjemput bola. BPVP untuk menjemput bola menyesuaikan kebutuhan industry. Tugas ini sebagaimana yang disampaikan kepala BPVP tadi, ini memang tugas kita bersama, kalau semua dikolaborasikan semua disinergikan semua dikoordinasikan saya kira ini akan menjadi ringan, bagaiamana meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara,” ungkap La Ode Muhammad Ali Haswandy, SE MSi, Kepala Dinas Transnaker Sultra.
Turut hadir dalam rakor FKLPI Sultra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industry Ir Muhammad Ali Aksa MM, memandu jalannya diskusi antara peserta rakor FKLPI dengan utusan staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan RI Lutfi Ahmad. (DEL).
