Faktual.Net, Kendari, Sultra — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari, Soroti Wacana Pemerintah untuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Seperti solar dan pertalite.
Kenaikan BBM ini, menuai polemik dikalangan masyarakat. Polemik itu terjadi ketika sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai penerima dampak merasa menjerit apabila harga BBM naik.
Wacana isu tersebut pun telah banyak menuai kritik dari berbagai elemen diseluruh Indonesia, salah satunya Ketua Umum GMNI Kendari Saswal Ukba.
Dia menilai jika pemerintah menaikan BBM jenis Pertalite dari harga 7.650/liter menjadi 10.000/liter, Pertamax 12.500/liter menjadi 16.000/liter dan Solar 5.150/liter menjadi 7.200/liter, belum efektif apabila ditetapkan sekarang.
“Posisi saat ini negara kita sedang bersusah payah untuk memulihkan perekonomian selama 2 tahun terakhir akibat pandemi covid-19. Justru akan semakin menambah beban bagi masyarakat kecil karena tampiasnya adalah harga-harga kebutuhan rumah tangga akan ikut serta naik perihal konsumsi,” bebernya, Kamis (01/09).
Saswal berpandangan pada peralihan penggunaan jenis pertalite oleh kalangan pengguna jenis pertamax akan berpotensi terjadi. Ia khawatir, akan marak terjadi lipatan pengguna pertalite dari kaum menengah keatas terhadap jenis kendaraan mereka yang tidak lagi menggunakan jenis pertamax.
Justru hal ini akan semakin membuat suasana pengisian BBM yang tidak berkeadilan.
Tak hanya itu, kemerosotan daya beli masyarakat akan berpotensi merosot. Masyarakat yang tadinya sudah mempersiapkan uang belanja mereka dengan baik, menjadi berpikir ulang untuk berbelanja bahkan akan memperkecil biaya belanja karena kebutuhan rumah tangga yang dipengaruhi oleh naiknya harga BBM.
Selain harga sembako atau kebutuhan rumah tangga yang akan ikut naik, juga dari segi biaya transportasi umum pasti juga akan naik.
“Misalnya transportasi ojek online, angkot, bus dan lain-lain pasti akan ikut menaikan tarif ojek mereka. Sehingga hal ini akan memicu inflasi ekonomi yang tentunya tidak diharapkan oleh negara,” papar Saswal.
Lebih lanjut, jika kebijakan itu dibuat karena membebani APBN maka lebih tepat apabila dilakukan pemangkasan pada aspek lain yang dapat menjaga belanja negara. Misalnya pembangunan infrastruktur yang dikurangi atau yang lainnya.
“Karena itu, wacana kebijakan dengan menaikan harga BBM saya meminta agar dipikirkan ulang dan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan beberapa poin yang telah terjabarkan,” pungkasnya.
Reporter: Kariadi
