11 Perilaku Pemerintah Yang Membahayakan Demokrasi Dan Substansi Negara Hukum Versi YLBHI

121

Faktual.Net, Jakarta. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat berikutnya mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum diantaranya ditandai dengan supremasi hukum (bukan kekuasaan) dan due process of law atau hak untuk diproses melalui peradilan, tidak dijatuhi hukuman/dicabut haknya secara sewenang-wenang.

Setelah 21 tahun reformasi, yang mencanangkan pengutamaan hukum, HAM dan demokrasi, setidaknya terdapat 11 tanda negara hukum Indonesia sedang terancam oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melalui siaran persnya pada Selasa, 14/5/2019 di Jakarta. Kebijakan tersebut adalah:

1. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum.

2. Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan.

3. Hak tidak memilih/Golput dijerat dengan UU Terorisme, UU ITE dan KUHP.

Baca Juga :  Tanpa Oposisi??? Itu Juga Demokrasi Yang Cantik

4. Rencana Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

5. Pemerintah memasukkan/setuju memasukkan pasal makar, penghinaan Presiden dan penodaan agama dalam RKUHP.

6. Perluasan penempatan militer di kementerian dan upaya memasukkannya dalam revisi UU TNI.

7. UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan.

8. Upaya-upaya penghambatan, pembubaran, bahkan kekerasan dan penangkapan terhadap aksi-aksi damai warga negara seperti Aksi May Day, dll.

9. MoU Kementerian-Kementerian dan Badan-Badan Usaha dengan TNI.

10. Permendagri 3/2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

11. UU 16/2017 Tentang Pengesahan Perpu 2/2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Posisi pemerintah untuk RKUHP memasukkan pasal makar & penghinaan Presiden.

Baca Juga :  KKN Kebangsaan Resmi Dibuka Oleh Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Menurut Asfinawati, apabila dianalisis maka 11 kebijakan tersebut sebenarnya memiliki beberapa pola.

Pertama, menghambat kebebasan sipil seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, berkeyakinan.

Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku baik itu Konstitusi, TAP MPR maupun undang-undang.

Ketiga, memiliki watak yang represif, mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman.

Terhadap 11 (sebelas) kebijakan di atas maka YLBHI menyatakan :

I. Memperingatkan Pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Pemerintahan terikat pada Konstitusi.

II. Meminta kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan rule of law dicabut dan dihentikan segera.

III. Meminta agar kebijakan-kebijakan yang melawan hukum, bertentangan dengan rule of law dan merusak demokrasi tidak lagi dikeluarkan.

Redaksi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :