Faktual.net, Makassar – 22 Februari 2026 Kasus meninggalnya anggota polisi muda, Bripda Dirja Pratama, yang diduga berkaitan dengan praktik senioritas di lingkungan barak Polda Sulawesi Selatan, menimbulkan kegelisahan publik sekaligus pertanyaan serius mengenai kondisi internal institusi kepolisian di Sulawesi Selatan.
Peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa, melainkan harus dilihat sebagai indikasi adanya masalah struktural dalam sistem pembinaan dan pengawasan di lingkungan barak.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Media Faktual.net melalui Bidang Hukum, Asywar, S.ST., S.H., menilai bahwa kejadian ini memperlihatkan satu kenyataan yang tidak boleh diabaikan: barak yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anggota justru diduga belum mampu menjamin keselamatan bintara baru.
“Jika benar praktik senioritas yang berujung pada kekerasan masih terjadi, maka ini adalah kegagalan serius dalam menjaga disiplin dan nilai kemanusiaan di tubuh institusi,” ungkapnya.
Seorang anggota polisi yang baru memulai pengabdian kepada negara tidak seharusnya menghadapi risiko kehilangan nyawa di lingkungan internalnya sendiri. Budaya senioritas yang berlebihan, intimidatif, dan berpotensi kekerasan harus dihentikan secara tegas karena mencederai semangat reformasi kepolisian Republik Indonesia.
Asywar menegaskan bahwa kasus ini membuka fakta yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ada persoalan serius yang harus segera dijawab oleh institusi:
Apakah barak benar-benar aman bagi bintara baru?
Mengapa dugaan praktik senioritas yang membahayakan masih bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya memiliki sistem pengawasan ketat?
Siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan di dalam barak?
Menurut TRC Media Faktual.net, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai peristiwa di wilayah hukum Polda Sulsel dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap institusi kepolisian.
Kondisi tersebut disebut telah memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Polda.
Atas dasar itu, TRC Media Faktual.net melalui Bidang Hukum juga menyampaikan bahwa Kapolda Sulsel perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan apabila berbagai kejadian di wilayah hukum Polda Sulsel terus menimbulkan polemik dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Kepemimpinan harus diukur dari kemampuan menjaga soliditas internal sekaligus kepercayaan masyarakat. Jika berulang kali muncul persoalan yang mencederai rasa keadilan publik, maka evaluasi adalah langkah yang wajar dalam sistem yang profesional,” tegas Asywar.
TRC Media Faktual.net menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi secara independen guna memastikan proses hukum berjalan transparan serta tidak ada pihak yang kebal terhadap pertanggungjawaban.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap publik dan korban, TRC Media Faktual.net melalui Bidang Hukum menyampaikan beberapa tuntutan:
Mengungkap fakta kejadian secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan kekerasan.
Melakukan evaluasi total terhadap sistem pembinaan dan kehidupan di barak, khususnya terkait perlindungan terhadap bintara baru.
Menghentikan secara nyata praktik senioritas yang mengarah pada intimidasi atau kekerasan di lingkungan kepolisian.
Melakukan evaluasi kepemimpinan sebagai bagian dari pembenahan institusi secara menyeluruh.
Peristiwa ini tidak boleh berakhir sebagai sekadar catatan duka. Kasus ini harus menjadi titik balik untuk membenahi sistem, membersihkan praktik yang keliru, serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
TRC Media Faktual.net menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan perkembangan kasus ini hingga tuntas.
Reporter: Saenal Abidin
