Supriadin “KIP Sultra Mendorong Lahirnya Pergub Keterbukaan Informasi Publik”

41

Faktual.Net, Kendari. Sultra. Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara (KIP Sultra) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah UU No 14 tahun 2008 untuk memastikan terciptanya tradisi keterbukaan informasi pada badan-badan publik yang ada di Sultra perlu mendorong lahirnya Peraturan Gubernur yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, keberadaan dan pengesahan KIP Sultra dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 216 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bhakti 2017 sampai 2021.

Perjalanan KIP Sulawesi Tenggara selama satu tahun ini belum menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan harapan. Ketidak efektifan tersebut terjadi akibat kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi atas kerja-kerja KIP Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Supriadin kepada faktual.net melalui pesan tertulisnya pada Rabu, 14/11/2018.

Wakil ketua KIP Sultra ini merinci permasalahan mendasar hingga KIP tidak dapat berbuat banyak adalah :

Baca Juga :  Pemkot Tikep Kembali Raih Penghargaan Dari Kemenkumham

1. Belum jelasnya posisi kelembagaan KIP dalam tata  pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Belum adanya kantor/sekretariat beserta sarana pendukungnya yang representatif.

3. Belum adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kerja-kerja KIP.

4. Belum maksimalnya dukungan pembiayaan/Anggaran dari Pemerintah Provinsi Sultra.

Mantan aktivis YPSHK Sultra tersebut mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena belum adanya regulasi ditingkat Provinsi sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi yang menjadi dudukan atau sandaran keberadaan KIP Sultra. Regulasi dapat berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Atas pertimbangan kemendesakan dan afektivitas tersebut dirinya berharap agar Pemerintah Provinsi Sultra dapat merespon kebutuhan KIP akan pentingnya regulasi ditingkat Peraturan Gubernur.

KIP meyakini dan optimis bahwa pemerintah Provinsi dibawah pmpinan Gubernur Ali Mazi memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan tentu saja keterbukaan atau transparansi menjadi prinsip penting yang harus terpenuhi.

Baca Juga :  Kata Yahya Zaini dalam Menangkal Radikalisme

Mewakili lembaganya Supriadi mengatakan bahwa KIP Sultra berinisiatif untuk mengajukan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Keterbukaan Informasi Sulawesi Tenggara yang mengatur secara lebih rinci tentang :

1. Ketentuan umum.

2. Kedudukan kelembagaan KIP, Tugas, Fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja KIP Sultra.

3. Komisioner KIP, keberadaan, fungsi, tugas, kesenangan, hak dan kewajibannya.

4. Kesekretariatan dan tata kerja kesekretariatan.

5. Pembiayaan.

Tegasnya bahwa Peraturan Gubernur tersebut nantinya akan menjadi dasar dan komitmen bersama pemerintah bersama KIP dan juga seluruh stakeholder lain untuk membangun budaya transparansi di Provinsi Sultra.

Selain menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa informasi, di tahun 2019 mendatang, KIP memprioritaskan untuk mendorong badan publik agar menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :