Oleh: Alim Amry Nusantara, Mahasiswa Pasca IPB, Ketua Umum DPD IMM Sultra.
Faktua.Net, Kendari — Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar, khususnya kandungan nikel di dalam tanahnya.
Tidak heran bila sebagian besar wilayahnya telah menjadi konsesi pertambangan. Namun ironi terbesar muncul ketika sumber daya berlimpah tersebut justru tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi daerah.
Banyak konsesi dikuasai pihak luar, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Konflik lingkungan menjadi titik awal dari banyak persoalan lain. Ambisi mengejar keuntungan pertambangan sering mengalahkan prinsip keberlanjutan, yang pada akhirnya memunculkan kerusakan ekologis.
Banjir di Konawe Utara adalah salah satu contoh nyata konsekuensi tata kelola yang tidak seimbang. Dampak berikutnya menyentuh kesejahteraan masyarakat: wilayah perairan yang tercemar membuat nelayan kehilangan mata pencaharian. Konflik sosial pun tidak terhindarkan dan memuncak seperti demonstrasi besar-besaran masyarakat Wawonii pada 2019.
Masalah ini semakin kompleks ketika kita melihat ketimpangan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Gubernur Sulawesi Tengah pernah menyampaikan bahwa wilayahnya menyumbang devisa sekitar 570 triliun, namun hanya menerima sekitar 200 miliar atau 4% saja.
Situasi serupa terjadi di Sulawesi Tenggara. Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa meski kaya tambang, Sultra masih bergantung pada dana transfer pusat hingga 65,93%. Ini adalah ironi besar: seperti anak ayam mati kelaparan di atas tumpukan beras.
Melihat kenyataan tersebut, sudah saatnya kita bertanya: apakah tambang harus selamanya menjadi roda ekonomi utama Sulawesi Tenggara? Ataukah kita berani mengkaji ulang arah pembangunan daerah?
Laut: Aset Strategis yang Terabaikan
Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah 148.140 km², di mana 110.000 km² atau 74% di antaranya adalah laut, ditambah 590 pulau yang mengelilinginya. Pemerintah pusat menetapkan Sultra sebagai bagian dari WPP 713 (Laut Flores) dan WPP 714 (Laut Banda), dua kawasan yang diakui sebagai lumbung ikan nasional.
Dengan fakta geografis ini, konsep blue economy atau ekonomi biru menjadi sangat relevan. Ekonomi biru adalah model pembangunan yang memanfaatkan potensi laut secara produktif namun tetap berkelanjutan.
Jika dikelola dengan serius, Sulawesi Tenggara bukan hanya mampu menjadi pusat produksi perikanan, tetapi juga mencapai swasembada pangan kelautan sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Tiga Pilar Kunci Ekonomi Biru Sulawesi Tenggara
1. Blue Food & Blue Fisheries untuk Pangan Laut untuk Kedaulatan Ekonomi
Potensi perikanan Sultra sangat besar namun belum tergarap optimal. Dengan pengembangan industri budidaya, cold-storage, pelabuhan perikanan, dan hilirisasi hasil laut, daerah ini dapat menjadi pusat distribusi protein nasional. Laut dapat menjadi sumber kemakmuran, bukan sekadar latar geografis.
2. Blue Tourism untuk Wisata Bahari sebagai Kekuatan Ekonomi Baru
Sebagai provinsi kepulauan dengan air jernih, pantai berpasir putih, dan ekosistem bawah laut kelas dunia, Sultra memiliki modal besar untuk pariwisata bahari. Namun potensi ini masih jauh dari maksimal. Jika dikembangkan serius, sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM pesisir, dan menarik investasi global.
3. Blue Energy: Masa Depan Energi Sultra
Selain pangan dan pariwisata, Sulawesi Tenggara juga memiliki peluang besar di sektor energi terbarukan berbasis laut atau blue energy. Energi ini bersumber dari fenomena alam yang ada di perairan baik geraknya maupun sifat fisikya seperti: Gelombang laut, Arus horizontal & vertical, Pasang surut, Perbedaan suhu permukaan-laut dalam (OTEC) dan Perbedaan salinitas Negara-negara maju telah memanfaatkan ini.
Jepang mengembangkan generator gelombang dan pasang-surut untuk suplai energi. Eropa memanfaatkan offshore wind untuk memenuhi listrik jutaan rumah. Sultra berpotensi mengikuti jejak ini bila keberanian politik dan visi masa depan digerakkan.
Penutup
Sulawesi Tenggara berada di persimpangan sejarah. Bila terus bergantung pada pertambangan, provinsi ini mungkin kaya hari ini namun miskin masa depan.
Tetapi jika berani beralih menuju ekonomi biru, maka Sultra bukan hanya hidup tetapi memimpin.
Jika tambang membuat kita bertahan, maka laut dapat membuat kita berdaulat, jika nikel bisa habis maka laut tidak Ekonomi biru bukan sekadar pilihan pembangunan, tetapi jalan menuju kemajuan yang mandiri dan berkelanjutan. (**).
