Example floating
Berita

Santrawan Bongkar Fakta Dugaan Pemerasan Dana Rp10.M Kepada Direskrimum Polda Sulut

×

Santrawan Bongkar Fakta Dugaan Pemerasan Dana Rp10.M Kepada Direskrimum Polda Sulut

Sebarkan artikel ini

faktual.net,Manado, Sulut-Tim penasehat hukum John Hamenda Santrawan Paparang  dan Hanafi Saleh  yang siap membuka sejumlah Fakta terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara sengketa lahan tanah di Manado yang kini ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan ( Propam ) Mabes Polri , Selasa ( 17/11/2026 ).

Selain mempersoalkan  Penerbitan Surat  Penghentian Penyidikan ( SP3 ) , pengaduan tersebut juga berkaitan dengan dugaan permintaan dana operasional penyidik sebesar Rp. 5 Miliar sampai rp.10 Miliar yang turut menyebut nama Direktur Reserse Kriminal Umum (  Direskrimum ) Polda Sulut , Kombes Pol Suryadi.

Santrawan Paparang menegaskan pihak nya bersama rekan nya Hanafi Saleh dan John Hamenda telah menyiapkan sejumlah keterangan serta fakta yang akan disampaikan secara terbuka kepada pemeriksa Propam Mabes Polri.

” Banyak hal yang akan kami Ungkapkan apa yang disampaikan dari  Pak John Hamenda , kami akan membuka seluruh fakta secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri ,” Ungkap Santrawan 

Menurut Santrawan pihak nya memiliki sejumlah fakta yang dinilai kuat untuk mengungkap persoalan dalam  penanganan perkara tersebut dan terdapat kelemahan mendasar dalam  kontruksi pembuktian yang berkaitan dengan tindakan  pihak terlapor , terutama menyangkut penerbitan SP3.

Bagi nya persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas prosedur administrasi penyidikan , dasar hukum dan proses penerbitan SP3  harus diuji secara menyeluruh agar   dugaan pelanggaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  PGLII Evaluasi Program dan Siapkan Pelayanan 2027

Sementara itu Hanafi Saleh menjelaskan persoalan penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri ( PN) Manado pada awal 2025.

Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan dalam proses praperadilan itu adalah keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.

Hanafi menegaskan sejak awal pihak  pemohon tidak pernah menghendaki  proses penyidikan dihentikan , sebalik nya penerbitan SP3 justru menjadi tindakan yang mereka persoalkan dari aspek hukum , ” Perlu diketahui pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan.

Dalam persidangan waktu itu , kami juga telah menegaskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian cacat hukum , tidak sah , tidak mengikat , tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ,” Tegas Hanafi.

Dengan diterbitkan nya surat kuasa dari John Hamenda akan mengawal setiap tahapan penanganan di Propam Mabes Polri , berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap secara obyektif berbagai dugaan   pelanggaran yang dilaporkan.

Reporter : Indra JM

Tanggapi Berita Ini