faktual.net,Manado, Sulut-Tim penasehat hukum John Hamenda Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh yang siap membuka sejumlah Fakta terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara sengketa lahan tanah di Manado yang kini ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan ( Propam ) Mabes Polri , Selasa ( 17/11/2026 ).
Selain mempersoalkan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan ( SP3 ) , pengaduan tersebut juga berkaitan dengan dugaan permintaan dana operasional penyidik sebesar Rp. 5 Miliar sampai rp.10 Miliar yang turut menyebut nama Direktur Reserse Kriminal Umum ( Direskrimum ) Polda Sulut , Kombes Pol Suryadi.
Santrawan Paparang menegaskan pihak nya bersama rekan nya Hanafi Saleh dan John Hamenda telah menyiapkan sejumlah keterangan serta fakta yang akan disampaikan secara terbuka kepada pemeriksa Propam Mabes Polri.
” Banyak hal yang akan kami Ungkapkan apa yang disampaikan dari Pak John Hamenda , kami akan membuka seluruh fakta secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri ,” Ungkap Santrawan
Menurut Santrawan pihak nya memiliki sejumlah fakta yang dinilai kuat untuk mengungkap persoalan dalam penanganan perkara tersebut dan terdapat kelemahan mendasar dalam kontruksi pembuktian yang berkaitan dengan tindakan pihak terlapor , terutama menyangkut penerbitan SP3.
Bagi nya persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas prosedur administrasi penyidikan , dasar hukum dan proses penerbitan SP3 harus diuji secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu Hanafi Saleh menjelaskan persoalan penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri ( PN) Manado pada awal 2025.
Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan dalam proses praperadilan itu adalah keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.
Hanafi menegaskan sejak awal pihak pemohon tidak pernah menghendaki proses penyidikan dihentikan , sebalik nya penerbitan SP3 justru menjadi tindakan yang mereka persoalkan dari aspek hukum , ” Perlu diketahui pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan.
Dalam persidangan waktu itu , kami juga telah menegaskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian cacat hukum , tidak sah , tidak mengikat , tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ,” Tegas Hanafi.
Dengan diterbitkan nya surat kuasa dari John Hamenda akan mengawal setiap tahapan penanganan di Propam Mabes Polri , berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap secara obyektif berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Reporter : Indra JM













