Faktual.net – JAKARTA – 19 November 2026 – PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut berkaitan dengan sisa pembayaran sejumlah proyek konstruksi yang diklaim kedua perusahaan mencapai Rp2.100.753.806 atau sekitar Rp2,10 miliar.
Kuasa hukum PT Atap Perkasa, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., dari Kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, menyampaikan bahwa permohonan PKPU telah didaftarkan pada 16 November 2026.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sementara itu, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, dengan agenda pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum para pihak.
Otto menjelaskan, langkah hukum tersebut ditempuh karena menurut para pemohon masih terdapat kewajiban pembayaran dari PT Adhi Karya atas pekerjaan pembangunan dan infrastruktur yang telah diselesaikan berdasarkan perjanjian kerja sama.
“Permohonan PKPU ini kami ajukan karena masih terdapat sisa kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek yang telah diselesaikan oleh PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia. Kami berharap mekanisme hukum ini dapat memberikan kepastian penyelesaian kewajiban kepada para pemohon,” ujar Otto dalam keterangan pers di Jakarta, 17 November 2026.
Menurut Otto, PT Atap Perkasa sebagai Pemohon PKPU I telah mengerjakan delapan proyek yang berkaitan dengan PT Adhi Karya.
Proyek tersebut antara lain pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya, renovasi gedung parkir RSUD Dr. Soetomo dan fasilitas RSPAL Dr. Ramelan di Jawa Timur, serta renovasi bangunan pabrik SIER menjadi Rumah Oksigen Surabaya.
Selain itu, pekerjaan PT Atap Perkasa meliputi pembangunan gedung dan fasilitas umum Kantor Polda Maluku, proyek CWP-01 Construction Buildings for PPG, FPTK, COE UPI Bandung, serta pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Dua pekerjaan lainnya adalah pembangunan Gedung Presisi II 10 lantai dan pembangunan Auditorium Brawijaya beserta KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu, serta Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Otto menyebut seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menurut pihak pemohon telah diterima oleh PT Adhi Karya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, nilai kewajiban pembayaran awal PT Adhi Karya kepada PT Atap Perkasa mencapai Rp6.045.617.345. Setelah dilakukan pembayaran sebagian menyusul pengiriman somasi, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp1.382.747.170.
Selain nilai tersebut, terdapat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp62.944.407 yang menurut pemohon dapat diklaim. Dengan demikian, total tagihan PT Atap Perkasa yang diajukan dalam permohonan PKPU mencapai Rp1.445.691.577.
Sementara itu, PT Satek Aire Indonesia sebagai Pemohon PKPU II mengajukan tagihan atas dua pekerjaan, yakni instalasi plumbing dan sistem pemadam kebakaran pada pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya serta proyek pembangunan Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.
Menurut Otto, pekerjaan tersebut juga telah diselesaikan dan dituangkan dalam BAST. Namun, PT Satek Aire Indonesia menyatakan masih terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp655.062.229.
Otto Kaligis Sebut PKPU untuk Kepastian Pembayaran Utang
Jika digabungkan, nilai tagihan yang diajukan PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia mencapai Rp2.100.753.806. Nilai tersebut terdiri atas tagihan PT Atap Perkasa sebesar Rp1.445.691.577 dan PT Satek Aire Indonesia sebesar Rp655.062.229.
Otto mengatakan pengajuan PKPU merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi jalan penyelesaian secara terstruktur, transparan, dan berkeadilan bagi para pihak.
Ia menegaskan bahwa pengajuan permohonan tersebut bukan dimaksudkan sebagai langkah konfrontatif terhadap PT Adhi Karya, melainkan sebagai upaya memperjuangkan hak para pemohon yang berkedudukan sebagai kreditur.
“Langkah PKPU ini bukan merupakan tindakan konfrontatif. Kami menempuh mekanisme hukum yang tersedia untuk mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemohon sebagai kreditur,” kata Otto.
Lebih lanjut, pihak pemohon berharap PT Adhi Karya dapat menyusun rencana perdamaian atau restructuring plan yang memuat mekanisme penyelesaian dan pelunasan kewajiban kepada para kreditur.
Menurut Otto, rencana tersebut diharapkan dapat mencakup penyelesaian seluruh kewajiban yang menjadi pokok permohonan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.
Permohonan PKPU terhadap PT Adhi Karya tersebut selanjutnya akan diperiksa melalui proses persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Status dan penyelesaian tagihan yang diajukan kedua perusahaan masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
Reporter : Johan Sopaheluwakan/Irvan Munir













