Example floating
Berita

UU Perampasan Aset Disahkan, Ketum DPP Forum Komunikasi Santri Apresiasi Keberanian Dasco Kawal Agenda Pemberantasan Korupsi

×

UU Perampasan Aset Disahkan, Ketum DPP Forum Komunikasi Santri Apresiasi Keberanian Dasco Kawal Agenda Pemberantasan Korupsi

Sebarkan artikel ini

Faktual.net – JAKARTA – 19 November 2026 – Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri (FOKSI), Muhammad Natsir.

Muhammad Natsir menyampaikan apresiasi atas disahkannya regulasi yang telah lama menjadi harapan masyarakat Indonesia tersebut. Menurutnya, kehadiran UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.

Secara khusus, Muhammad Natsir memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, atas perannya dalam mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga memasuki tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna.

“Kami mengapresiasi keberanian dan komitmen politik Bapak Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pembahasan hingga pengesahan UU Perampasan Aset. Ini bukan pekerjaan sederhana, mengingat regulasi ini telah menjadi aspirasi masyarakat selama bertahun-tahun. Dibutuhkan keberanian, konsistensi, dan komitmen untuk memastikan agenda penting ini benar-benar terwujud,” ungkap Muhammad Natsir.

Ia menilai, pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

“Jangan sampai korupsi hanya berakhir pada hukuman badan, sementara hasil kejahatannya tetap dinikmati. Negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan kerugian dan mengembalikan aset hasil tindak pidana demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai organisasi yang membawa aspirasi kalangan santri, FOKSI memandang pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Muhammad Natsir juga mengingatkan bahwa setelah disahkan, implementasi UU Perampasan Aset harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Jangan sampai kewenangan negara dalam merampas aset justru disalahgunakan atau merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Undang-undang ini harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat kesewenang-wenangan. Kami berharap pelaksanaannya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak berhenti sebatas produk legislasi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Muhammad Natsir berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi awal penguatan komitmen nasional dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

FOKSI menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, pemerintah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Red/JS/IM

Tanggapi Berita Ini