Faktual.net – Gorontalo – Ka Kuhu bersama R.V.M.N & Partners, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari sejumlah mitra pengemudi (driver) Maxim, mendatangi Kantor Maxim Gorontalo pada Kamis (2/7/2026) untuk meminta klarifikasi secara langsung terkait berbagai kebijakan perusahaan yang dikeluhkan oleh para driver.
Kedatangan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus permintaan penjelasan agar tercipta keterbukaan informasi antara perusahaan dan para mitra pengemudi.
Beberapa poin yang disampaikan kepada pihak Maxim antara lain:
* Mendesak pihak Maxim menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
* Meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan potongan komisi dan platform fee yang diterapkan kepada mitra driver.
* Mempertanyakan alasan adanya biaya tambahan yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi.
* Meminta kepastian apakah kebijakan tersebut berlaku secara nasional atau hanya diterapkan di wilayah tertentu.
* Meminta penjelasan mengenai langkah yang akan diambil perusahaan untuk menjamin transparansi kepada seluruh mitra driver.
Ka Kuhu menyampaikan bahwa klarifikasi dari pihak perusahaan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah para mitra pengemudi. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan transparan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan para driver.
Pihak kuasa hukum juga berharap agar seluruh masukan dan aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian perusahaan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh mitra pengemudi.
Hingga pertemuan berakhir, kunjungan tersebut difokuskan pada penyampaian permintaan klarifikasi dan dialog dengan pihak Maxim. Diharapkan hasil komunikasi tersebut dapat memberikan kepastian informasi serta meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan para mitra driver.
Red
