Faktual. Net, Surabaya. Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Dikurun waktu tiga tahun survei, mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa korupsi dibangsa ini terus meningkat, walaupun masyarakat juga tidak menafikan jika pemerintah kita serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menyikapi persoalan korupsi yang hampir menggerogoti seluruh sendi bangsa ini, anak-anak muda surabaya yang terhimpun dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNESA menggelar talk show dan rilis hasil survei yang telah dilakukan LSI beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 27/9/2018 di Gedung D1 Lantai 3, Auditorium FMIPA UNESA.
Kegiatan yang mendapat perhatian serius dari kalangan pegiat anti korupsi Surabaya tersebut mulai dari aktivis anti korupsi, birokrasi dan kalangan LSM menghadirkan tokoh-tokoh anti korupsi selaku pembicara. Mereka adalah Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si selaku Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Unesa, Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag selaku Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D. selaku peneliti senior dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan dipandu oleh Cak Taufik yang merupakan Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur selaku moderator.
Ahmad Khoirul Umam memaparkan bahwa ada hal yang menarik dari temuan survey ini, dimana persepsi publik tentang korupsi di Indonesia masih tinggi yakni mencapai 57% dari dua tahun terakhir. Kemudian disisi lain penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi berbanding lurus yakni dengan predikat serius atau sangat serius sebesar 64% dari dua tahun terakhir.
Ditempat yang sama Agus Machfud Fauzi dalam menanggapi hasil temuan survey ini dalam kaitannya dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) bahwa adan interaksi KKN antara masyarakat dengan pemerintah sebagai penyebab korupsi.
Ditunjukkan hasil sajian hasil survey LSI pada bab perilaku korup aparatur sipil negara (ASN) diantaranya: Interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik (55.7%), selanjutnya dalam pelayanan kesehatan (45.1%), ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri (28%), dan polisi (10.7%).
“Publik menilai tindakan KKN yang dikerjakan adalah hal yang wajar dengan tujuan agar dilancarkan urusan/kepentingan ataupun dengan maksud sebagai ucapan terima kasih. Dan itu dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dalam lingkungan publik” kata Agus Machfud.
Sementara Ahmad Zainul Hamdi menanggapi hasil temuan survey LSI mengenai persepsi publik tentang demokrasi di Indonesia dengan data 83% masyarakat setuju ataupun sangat setuju dengan sistem demokrasi. Dirinya berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap cocok dan terbaik bagi pemerintahan Indonesia.
“Ada dua hal dalam menganalisa demokrasi, diantaranya adalah demokratisasi dan dengan konsolidasi demokrasi. Sementara Indonesia berada pada posisi demokratisasi dengan tinjauan teori-teori demokrasi yang kebanyakan negara di wilayah Afrika dan ‘Rhizoma State’ yakni hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam menghadapi masalah diselesaikan ‘dibawah meja’ artinya ada suatu konspirasi setting yang dikerjakan tanpa sepengetahuan banyak masyarakat,” tutur Ahmad Zainul Hamdi.
Penulis : Arianto Deni Chandra
