Faktual.Net,Tidore. Kurangnya inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sehingga dinilai menghamburkan anggaran tanpa adanya kontribusi yang baik terhadap daerah.
Persoalan tersebut Mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Kota Tikep Ratna Namsa, dia mengatakan begitu besar alokasi perjalanan dinas yang dialokasikan terhadap OPD namun ada beberapa OPD yang tidak terlalu efektif dan membebani APBD dalam setiap tahun berjalan.
“Saya contohkan seperti Di Dinas Pariwisata, dialokasikan perjalanan dinas luar daerah 195 Juta, lalu apa yang kita dapatkan, makanya persoalan ini Perda OPD perlu ditinjau kembali terkait dengan beberapa OPD yang tidak efektif dan hanya membenani APBD dalam pembiayaan rutin setiap tahun,” tandasnya saat melakukan rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan bersama TAPD Kota Tikep di gedung DPRD Tikep pekan kemarin.
Selain itu, dalam pembahasan tersebut, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan memangkas anggaran perjalanan dinas yang terdapat di beberapa OPD yang dianggap tidak penting, seperti di Dinas Perhubungan Kota Tikep senilai Rp. 50 Juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp. 50 Juta, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Rp. 50 Juta, Dinas Sosial senilai Rp. 350 Juta yang tidak jelas peruntukannya, sehingga DPRD akan memanggil untuk dimintai penjelasan lebih lanjut. sebab menurutnya biaya insentif untuk tenaga PKH sudah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Senada juga disampaikan Mochtar Djumati, dia mengatakan dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019 yang dilakukan pihaknya itu ditargetkan akan berahir dibulan ini, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan KUA-PPAS 2020. untuk itu Pemerintah Daerah wajib memperhatikan mengenai honor kegiatan yang merupakan tugas wajib, maka tidak perlu dialokasikan anggaran seperti penyusunan Lakip dan inventarisi aset-aset di setiap Dinas masing-masing.
“Untuk KUA-PPAS baik Perubahan 2019 maupun Induk 2020 kita upayakan selesai dibulan ini, jadi kalau tidak halangan maka di hari senin (19/8/2019) akan dilakukan penyampaian nota keuangan Walikota Kota Tikep, karena kalau kita tidak habiskan dibulan ini, maka di sepetember kita akan terbentur dengan banyak agenda, diantaranya pelantikan anggota DPRD yang baru, Bimtek, Pembentukan Alat kelengkapan, dan Pembahasan Tata tertib, untuk itu awal desember kami targetkan sudah bisa dilakukan paripurna RAPBD 2020,” tambahnya.
Reporter : Aswan Samsudin
