Faktual.Net, Jakarta — Bertempat di Batavia Marina, Sunda Kelapa, Jakarta, International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) menggelar Maritime Award 2023.
Dalam acara yang digelar Jum’at Malam (10/2/2022) sejumlah tokoh baik dari tingkat Menteri hingga Gubernur meraih penghargaan termasuk H. Ali Mazi, SH selaku Gubernur Sulawesi Tenggara. Ali Mazi meraih penghargaan dalam kategori bidang praktisi Maritim.
Ditemui usai acara, Gubernur Ali Mazi mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam mengembangkan dunia kemaritiman di Sultra.
“Anugerah ini menjadi pelecut semangat dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan. Demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di wilayah kepulauan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Apresiasi diberikan Gubernur Ali Mazi kepada panitia, karena gelaran acara ini menjadi pengingat sejarah perjuangan para pahlawan termasuk Ir. Djuanda bahu membahu mengusir penjajah dari Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan.
“Jadi tugas kita bagaimana menjaga wilayah kepulauan. Mudah-mudahan dengan pemberian maritime award bisa dijadikan budaya mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari laut maupun dalam,”ucap Ali Mazi.
Ali Mazi juga mengatakan bahwa prestasi ini memacu semangat dirinya untuk menggolkan RUU Kepulauan. Oleh karena itu kita akan melakukan silaturahmi bersama 7 gubernur yang memiliki wilayah kepulauan kepada DPR.
“Dalam silaturahmi kami akan menyampaikan bahwa dengan adanya RUU Kepulauan menjadi UU menjadi bukti bahwa negara sudah hadir ditengah-tengah masyarakat baik Kepulauan maupun di pesisir pantai. Saya yakin jika sudah disahkan pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan bisa terwujud,” tutur Ali Mazi.
Dalam kesempatan tersebut Ali Mazi juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang bersama-sama menjadikan laut sebagai kekuatan bangsa.
Sultra seperti dikatakan Ali Mazi memiliki wilayah daratan sebesar 25 persen dan laut 75 persen sementara panjang pantai 1400 km. Begitu pula dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia memiliki luas lautan lebih besar daripada daratan sehingga ini memerlukan pengaturan sendiri untuk mempertegas makna kesatuan wilayah teritorial dimana kepulauan dan laut harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh seperti yang tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945 yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Terkait bus laut antar pulau yang diusulkan Bupati Konawe Utara Ruksamin kepada Kemenhub. Ali Mazi mengatakan, sangat bagus karena sejalan dengan arah pembangunan yang disampaikan pihak Kementerian Perhubungan yang bertujuan inovasi serta lebih memajukan pelayanan di bidang perhubungan.
Tak hanya itu dengan adanya bus laut bisa menambah PAD sekaligus mengoneksikan antar pulau di Sultra. (Dikutip dari GPriority.go.id).
