Faktual.net – Jakarta — Praktik permainan uji KIR di PKB Cilincing, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, memicu kemarahan publik. Fakta di lapangan menunjukkan kendaraan angkutan diduga dapat dinyatakan lulus uji KIR tanpa menjalani pemeriksaan fisik sebagaimana prosedur resmi.
Berdasarkan informasi dan bukti yang diperoleh, kendaraan hanya menyerahkan foto unit dari empat sisi serta mengembalikan buku KIR lama. Setelah itu, buku KIR baru disebut dapat diterbitkan dengan menyerahkan sejumlah uang.
Praktik tersebut dinilai sangat berbahaya karena kendaraan yang seharusnya menjalani pemeriksaan rem, ban, lampu, sasis, hingga sistem keselamatan lainnya justru tetap bisa dinyatakan lolos tanpa pengujian langsung.
Publik menilai kondisi ini sangat miris dan keterlaluan. Demi uang, keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas diduga diabaikan. Padahal kendaraan besar seperti truk memiliki risiko tinggi apabila tidak dalam kondisi layak jalan.
Masyarakat mempertanyakan apakah tragedi kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan berat belum cukup menjadi pelajaran. Kecelakaan truk yang menimbulkan banyak korban jiwa di berbagai wilayah disebut menjadi bukti nyata bahwa kendaraan tidak layak operasi dapat berubah menjadi ancaman mematikan di jalan raya.
Kasus ini juga memunculkan sorotan tajam terhadap pengawasan internal Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Praktik permainan KIR seperti ini disebut telah lama diketahui di kalangan pelaku usaha trucking di Jakarta.
Publik menilai sulit dipercaya apabila praktik yang disebut berlangsung cukup lama tersebut tidak diketahui oleh pihak internal PKB Cilincing.
Karena itu, masyarakat mendesak Gubernur DKI Jakarta segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, termasuk mengganti pejabat yang dinilai gagal melakukan pengawasan.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta segera bertindak tegas. Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat didesak untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
Masyarakat juga meminta agar oknum-oknum internal PKB Cilincing yang terbukti terlibat dalam praktik permainan KIR diproses secara pidana sesuai hukum yang berlaku. Sebab praktik tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan publik dan berpotensi menimbulkan korban jiwa di jalan raya.
Publik berharap penegakan hukum dilakukan secara serius dan transparan agar praktik serupa tidak terus berulang di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan ini untuk mendapatkan berita yang berimbang. (Red/JS)
