Faktual. Net, Tidore. Akibat mencatut nama orang tanpa melakukan konfirmasi guna memenuhi syarat administrasi bagi DPD II Partai Golkar Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi peserta pemilu, partai Golkar mendapat tanggapan serius dari salah satu Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adalah Naoval Adam meminta KPU untuk mendiskualifikasi partai Golkar.
Dia mengatakan bahwa langkah Partai Golkar yang telah mencatut nama Amru Arfa dan Fahmi Albar tanpa sepengetahuan yang bersangkutan wajib diberikan sanksi tegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tikep, bila perlu Partai Gokar harus di diskualifikasi sebagai peserta pemilu 2019. Mengingat pembuktian melalui data Sipol ke dua nama tersebut masih ada.
“Pernyataan ketua DPD II Partai Golkar Anas Ali yang dibuktikan melalui rekomendasi saat seleksi Bawaslu Kota Tikep terhadap Amru Arfa dengan alasan sebatas pencatutan nama, ini merupakan pelanggaran besar, karena Partai Golkar telah melakukan pembodohan dan pemalsuan dokumen terhadap KPU, sehingga harus diberi sanksi tegas,” ungkapnya pada Senin, 20/8/18 saat ditemui di lokasi Open Space Kelurahan Tomagoba.
Lebih lanjut, Naoval menegaskan bahwa apabila persoalan ini tidak ditindaklanjuti maka akan berdampak terhadap partai lainnya yang semena-mena mencatut nama orang lain tanpa melakukan konfirmasi demi kelengkapan administrasi.
“Saya kira tanggapan masyarakat maupun sekretaris partai Golkar Elvri Habib mengenai keberadaan Amru sudah sangat jelas menunjukan bahwa yang bersangkutan sebagai pengurus partai Golkar, namun karena adanya alasan dari Anas Ali (Ketua Partai Golkar) maka dia sukses diloloskan sebagai anggota Bawaslu Kota Tikep, untuk itu KPU harus tegas, sebab partai Golkar telah melakukan kejahatan besar,” pungkasnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada Bawaslu agar bisa bersikap tegas terhadap Amru Arfa berdasarkan tanggapan publik dengan melakukan pengujian berkas bagi setiap peserta yang ikut seleksi, Karena berdasarkan data yang dia (Naoval) kantongi itu yang bersangkutan terbukti sebagai pengurus partai Golkar bahkan termasuk salah satu tim sukses pemenang Sanbay-Sangaji pada Pilwakot Tikep tahun 2015 lalu.
“Kalau Amru dipaksakan lolos, maka ketika ia menjabat dan digaji setiap bulan itu sama halnya dengan korupsi, sebab dia tidak punya hak sebagai Bawaslu karena dia terpilih tidak sesuai dengan aturan, jadi kalau ini dibiarkan maka Bawaslu dan Timsel juga tidak beres,” bebernya.
Penulis: Suratmin Idrus
