oleh

Perusahaan Tambang Diharapkan Bantu Pembangunan Daerah

Faktual.Net, Kendari, Sultra – Seluruh perusahaan bergerak di bidang pertambangan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) diharapkan dapat membantu pembangunan daerah dengan lebih berkontribusi sesuai kewajiban untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH saat menghadiri rapat rekonsiliasi IUP yang diselenggarakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra dilaksanakan di Hotel Claro, Kamis, (17/9/2020).

“Saya berharap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra  dapat memberikan kontribusi sesuai kewajiban untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harap Ali Mazi dalam sambutannya.

Ali Mazi mengungkapkan bahwa kontribusi dari sektor pertambangan dirasakan belum maksimal dalam meningkatkan sumber PAD.

Sebab, menurut Ali Mazi, kontribusi dari pertambangan hanya didapat dari penerimaan negara bukan pajak, berupa dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari iuran tetap dan iuran produksi yang dibagi antara Pemerintah Pusat sebesar 20 persen, Pemerintah Provinsi sebesar 16 persen, dan pemerintah kabupaten sebesar 64 persen. Kemudian 64 persen tersebut dibagi menjadi 32 persen untuk daerah penghasil tambang dan 32 persen untuk daerah sekitar tambang.

“Dalam kesempatan ini saya menginginkan agar pemegang IUP yang beroperasi di Sultra dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD Sultra. Hal itu mencermati tuntutan pembangunan daerah dan harapan masyarakat akan besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan di Bumi Anoa. Maka kita tidak bisa mengharapkan dana bagi hasil saja, namun kita juga harus memikirkan potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan,” katanya.

Dikatakan, sebagai bahan referensi perlu diinformasikan untuk tahun 2019 lalu secara keseluruhan, baik iuran tetap maupun iuran produksi untuk provinsi Sultra sebesar Rp166.193.869.751.

Baca Juga :  Galang Joky Resmi Memimpin Bumdes Berutallasa

“Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi pajak dapat ditarik dari sektor pertambangan yang bisa meningkatkan PAD,” ucapnya.

Dia menjelaskan, potensi pajak daerah yang dapat ditarik dari sektor pertambangan yakni pajak penggunaan bahan bakar kendaran bermotor, pajak penggunakan alat berat, pajak pemakaian air permukaan sebagai mana diatur dalam peraturan daerah Sultra Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Untuk mendukung penerimaan PAD dengan memaksimalkan potensi pajak daerah, jelas Ali Mazi, maka salah satu upaya  yang dilakukan saat ini oleh Pemprov Sultra, melalui Dinas ESDM yakni menyediakan alat quality control untuk menentukan kadar komoditas bahan galian meneral dan batu bara yang akan dijual.

Dia juga menjelaskan bahwa pengadaan alat ini bertujuan untuk melakukan uji sampel kadar meneral dan batubara. Dalam uji sampel tersebut ada biaya retribusi dalam meningkatkan PAD sebagai yang tertuang dalam peraturan daerah provinsi  nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa dan peraturan Gubernur Sultra Nomor 89 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sultra nomor 39 tahun 2013, tentang peningkatan nilai tambah dan pengendalian ekspor mineral dan batubara di Sultra.

“Untuk itu saya meminta kepada semua pemegang IUP yang beroperasi di Sultra agar serius dalam memenuihi kewajibannya dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan saya juga mengharapkan dengan adanya perusahaan izin usaha pertambangan di Sultra dapat menyerap tenaga kerja yang berada di daerah tambang dan memberi peluang bagi penyerapan tenaga kerja lokal sebesar besarnya dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD Sultra,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra menyegarkan kembali perhatian dan komitmen semua pemangku kepentingan tentang maksud dan tujuan kegiatan tersebut yang telah menjadi agenda rutin dilaksanakan setiap tahun.

Baca Juga :  Reses Ditengah Pandemi, Anggota DPRD PKS H. Rate Bagi-Bagi Telur dan Masker

“Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini untuk melakukan evaluasi terhadap kewajiban pemegang iup, baik kewajiban administrasi, teknis, lingkungan dan finansial,” paparnya.

Orang nomor satu di bumi anoa itu menegaskan bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang memberi dampak signifikas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah provinsi Sultra sangat membuka diri akan masuknya investasi.

Namun, investasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangnan yang berlaku. Investasi tersebut harus memberikan kontribusi dan manfaat nyata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Saya perlu mengingatkan kepada para pemegang IUP agar tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulain yaitu kepekaan terhadap tuntutan dan harapan masyarakat. Karena pembangunan itu dilaksanakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Untuk itu, Ia mengajak Pemerintah Kabupaten dan Kota agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang ditimbulkan dari usaha pertambangan yang ada di daerah masing-masing. Sebab peluang tersebut, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja, pengembangan sekotr yang dapat mendukung segala kebutuhan primer dan sekunder pada kegiatan usaha pertambangan, yang dharapkan menghadirkan multiplier effect bagi akselrasi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

“Saya berharap melalui rapat ini lahir point poin kesepakatan bersama guna memperkuat komitmen kita dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya

Diketahui, kegiatan tersebut mengangkat tema “Evaluasi Terhadap Kewajiban Pemegang IUP dan Optimalisasi Pendapatan  Daerah Pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Sultra” dibuka secara langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Reporter: Marwan Toasa

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :