Faktual.Net,Tidore,Malut. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui inovasi Dukcapil Goes to School, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tidore kini menghadirkan layanan perekaman KTP elektronik (KTP-el) langsung di sekolah, sehingga para pelajar tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus perekaman identitas.
Program tersebut resmi dimulai di SMA Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan pada 4 hingga 6 Agustus 2026 dengan menyasar para siswa yang telah memenuhi syarat usia wajib KTP. Setelah itu, layanan akan berlanjut di SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan pada 11–13 Agustus 2026 dan SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan pada 18–20 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIT.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, Rudy Ipaenin, mengatakan program Dukcapil Goes to School merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el bagi pemula sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
“Melalui layanan jemput bola ini, siswa dapat melakukan perekaman biometrik secara langsung di lingkungan sekolah sehingga lebih cepat, mudah, dan tentunya efisien,” ujar Rudy.
Menurutnya, kehadiran petugas Dukcapil di sekolah diharapkan mampu menghilangkan berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelajar dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama karena harus meluangkan waktu datang ke kantor pelayanan.
Rudy juga mengimbau seluruh siswa yang telah berusia 17 tahun atau telah memenuhi persyaratan perekaman KTP-el agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Kepemilikan KTP-el sangat penting sebagai identitas resmi yang digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendidikan, perbankan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya,” tuturnya.
Melalui program Dukcapil Goes to School, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP segera memiliki identitas kependudukan, sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terwujud secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Reporter: Sarif
