Faktual.Net, Buton Utara – Himpunan Mahasiswa Kulisusu (HMK) menggelar demonstrasi yang berlokasi di Kantor Bupati Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (13/11/2025).
HMK menyoroti seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), terlibat dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan asrama mahasiswa di Kota Kendari.
Proyek senilai Rp 2,19 miliar itu kini menjadi sorotan setelah diketahui dibangun di atas lahan yang masih bersengketa.
Mereka menilai pemerintah daerah tidak cermat dalam perencanaan proyek tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Alwin Awo, mengatakan pembangunan asrama dua lantai yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022–2023 senilai Rp 2.198.850.000 itu belum bisa ditempati hingga kini.
“Mahasiswa Buton Utara di Kendari belum bisa tinggal di asrama karena lahan tempat bangunan berdiri masih bersengketa. Status tanahnya tidak jelas, sementara anggaran besar sudah digelontorkan,” kaya Alwin.
Menurut Alwin, seharusnya pemerintah daerah menyelesaikan seluruh aspek administrasi dan legalitas sebelum proyek dimulai. Ia menilai kelalaian itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketelitian dalam pengelolaan anggaran publik.
“Membangun di atas lahan yang belum jelas statusnya adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan. Apa gunanya menghabiskan miliaran rupiah jika hasilnya tidak bisa dimanfaatkan?” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin membenarkan adanya persoalan lahan dalam proyek tersebut. Ia mengungkapkan, DPRD telah membahas solusi dalam anggaran perubahan tahun ini.
“Informasi awal yang kami terima, tanah asrama itu memang belum dibayar. Dalam pembahasan anggaran perubahan, kami sudah alokasikan dana untuk penyelesaian lahan tersebut,” ujar Mazlin.
Diketahui, Sekda Buton Utara yang disebut-sebut terlibat dalam proyek itu belum membuahkan hasil. Saat didatangi di kantornya, pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat dan belum memberikan tanggapan resmi.(red).
