Faktual.Net, Jakarta-Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dilaksanakan di Aula Kantor RW 12 Pegangsaan Dua, merumuskan 198 usulan kegiatan 129 berupa usulan pembangunan fisik, dua usulan non fisik, dan 67 usulan pengadaan barang.
Lurah Pegangsaan Dua, Suci Cintya Pola Putri mengatakan, sebanyak 198 usulan yang dibahsa dalam musrenbang kali ini merupakan hasil rembuk Rukun Warga (RW) yang telah dilakukan pada 7-15 Januari 2020 lalu.
“Sebelumnya, sebanyak 27 pengurus RW telah melaksanakan rembuk RW yang digelar bergantian pada Januari 2020. Kegiatan itu menghasilkan 198 usulan yang dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,”kata Suci, Rabu (29/01/2020).
Dari 198 usulan tersebut, dijelaskannya 27 usulan mengarah pada tugas, pokok, dan fungsi kelurahan. Sedangkan sisanya mengarah pada delapan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) tingkat Kota Jakarta Utara seperti 31 usulan Suku Dinas (Sudin) Bina Marga, 13 usulan Sudin Kesehatan, 17 usulan Sudin Pemuda dan Olahraga, 34 usulan Sudin Perhubungan, 12 usulan kepada Sudin Perindustrian dan Energi, 40 usulan Sudin Sumber Daya Air, 2 usulan Sudin Pendidikan Wilayah 2, dan dua usulan kepada Sudin Periwisata dan Kebudayaan.
“Untuk total rencana anggaran dari 198 usulan itu sekitar Rp 52 Miliar. Di antaranya sekitar Rp 51 Miliar usulan fisik, sekitar Rp 17 Juta usulan non fisik, dan sekitar Rp 430 Juta usulan pengadaan barang,”tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi dan Kesejarhteraan Rakyat Jakarta Utara Wawan Budi Rohman memastikan, hasil pembahasan 198 usulan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan Pegangsaan Dua ini akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan Kelapa Gading. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa usulan yang tidak dilanjutkan karena bisa ditindaklanjuti pada tahun 2020 ini.
“Kami dari Pemerintah Kota mengapresiasi tingginya animo masyarakat kelurahan Pegangsaan Dua dalam mengusulkan rencana pembangunan ini mulai dari tahap rembuk RW. Dengan begitu, berarti ada proses kolaborasi warga dan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan,” terangnya.(Johan/Amin)
