Faktual.Net, Tidore. Upaya menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis pada saat kampanye yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berahir di tanggal 13 April 2019.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan selain intens membangun kesadaran berpolitik di kalangan masyrakat, juga memfokuskan perhatian terhadap kalangan ASN yang dinilai sangat berpotensi rawan pelanggaran akibat minimnya kesadaran sebagai abdi negara, sehingga diduga kerap terlibat dalam politik praktis.
“ASN dilarang secara jelas dan tegas untuk terlibat dalam aktivitas kampanye. ASN harus netral, tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada peserta manapun,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tikep Baharudin Tosofu kepada Faktual.Net via telephone pada Senin, 24/9/2018.
Larangan itu, lanjut Baharudin bahwa ASN tidak boleh mengupload status dimedia sosial yang terkesan mendukung salah satu peserta pemilu dalam kanca politik 2019, bahkan untuk berfoto dengan peserta Pemilu juga tidak diperbolehkan. “Hati-hati untuk para ASN, karena Selfie dengan peserta Pemilu bisa kena sanksi,” tandasnya.
Olehnya itu dia menghimbau kepada semua kalangan baik ASN, Stakholder dan masyarakat pada umumnya, agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu dan menjaga kedamaian serta ketertiban selama proses pemilu berlangsung, sehingga yang diharapkan dalam pemilu kali ini bisa melahirkan pemilu yang berkualitas dengan penuh kesadaran tinggi dari semua pihak.
“Bawaslu terus mengupayakan pencegahan terjadinya pelanggaran. Jika tetap terjadi pelanggaran, Bawaslu baru melaksanakan fungsi penindakan. Kita semua tentu berharap, Pemilu akan berjalan dengan baik, minimnya pelanggaran, dan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat,” tambahnya.
Penulis : Suratmin Idrus
