Faktual,net – Jeneponto – Ketua LPK Sulawesi-Selatan Hasan Anwar mendesak DPRD Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Komisi lll untuk mempercepat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP)
“Ia minta RDP segera digelar, Hal ini disampaikan sebagai isyarat agar polemik Dugaan korupsi dana hibah Pemerintah provinsi tahun 2021 segera tuntas.”Rabu/17/8/22
LPK-Sul-Sel kepada media mengatakan, Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten Jeneponto harus bertanggung jawab terkait penggunaan dana tersebut yang kami anggap bahwa dugaan korupsi sangat menyengat,
Labih jauh, TIM Lembaga Pemberantas Korupsi Sulawesi Selatan tentunya selalu mempertanyakan kepada pihak komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto terkait dugaan korupsi tersebut, di karenakan sebagai pengawasannya
Memang benar beberapa hari yang lalu sudah di lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruangan Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto, tapi kami pihak LPK Sulawasi Selatan sangat menyayangkan ketidak hadiran Kadis BPBD sebagai PA dalam kegiatan tanggap bencana pada tahun 2021 lalu, “Ujarnya
Ketua komisi III Khaidir Adi Saputra Saipul mengatakan saat dikonformasi lewat WhatsAppnya, Sabar ketua nanti selesai pembahasan baru lanjut,ucapnya .
Reporter: Pupung
