oleh

Ketua DPRD Kota Tikep Sesali Sikap Penolakan LPP APBD 2019

Faktual. Net, Tidore, Malut. Sikap Penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD 2019 yang ditunjukan oleh sejumlah Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan mendapat sorotan tersendiri dari Ketua DPRD Kota Tikep Achmad Ishak.

Dia mengatakan bahwa tujuan pembahasan LPP seharusnya dapat melihat kesesuaian dari jumlah yang ditetapkan APBD 2019 dengan laporan realisasi pemerintah daerah 2019 apakah sesuai atau tidak. dan menurut dia seluruh item yang termuat dalam Ranperda LPP APBD 2019 beserta lampiran-lampirannya tidak ada satupun yang keluar dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

“Saya cukup menyesali sikap teman-teman fraksi lainnya yang menolak LPP APBD, karena sesungguhnya kita telah menolak sesuatu yang prinsipnya telah disetujui dan sudah digunakan secara bersama. dan APBD 2019 inikan disetujui oleh Anggota DPRD periode sebelumnya,” ungkapnya.

Kendati demikian, Achmad mengaku bahwa terkait dengan perbedaan pandangan oleh fraksi-fraksi adalah sesuatu yang lumrah, namun apapun sikap yang diambil dari fraksi terkait dengan persoalan LPP tidak berdampak apa-apa dan bukan menjadi masalah, baik yang menolak ataupun yang menerima.

“Soal perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi ini nanti akan dibicarakan pada forum yang berbeda, sehingga tidak serta merta DPRD mengeluarkan rekomendasi dan lain sebagainya, melainkan harus melalui sebuah kajian, karena kita ini berpemerintah dan DPRD merupakan sebuah lembaga resmi,” jelasnya.

Terpisah ketika dikonfirmasi terkait dengan alasan penolakan LPP APBD Tahun 2019, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Umar Ismail mengaku bahwa penolakan yang dilakukan merupakan kesepakatan yang diputuskan melalui fraksi, pasalnya terkait dengan LPP APBD sebelumnya telah dibentuk Pansus, hanya saja dirinya tidak masuk dalam pansus tersebut melainkan diwakili oleh Adelan Hamir.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Manimbahoi Polsek Tinggimoncong Aktif Sambangi Warga Binaannya

“Sikap penolakan ini dikarenakan ada kejanggalan terkait dengan alokasi biaya perjalanan dinas Walikota dan wakil Walikota, dimana perjalanan dinas untuk wakil Walikota jauh lebih besar dari Walikota, selain itu anggaran untuk dinas sosial yang hanya dipergunakan 10 persen untuk masyarakat miskin,” jelasnya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera Fahrizal Amirudin Do Muhammad, dia mengatakan keputusan menolak LPP dikarenakan adanya kejanggalan yang ditemukan oleh Pansus sebagaimana yang disampaikan melalui juru bicara Ridwan Moh. Yamin pada saat paripurna. baik itu soal realisasi perjalanan dinas Walikota dan Wakil beserta program kegiatan lainnya yang dianggap gagal seperti Investasi Kelapa genjah, Pengembangan Padi Gogo, Budidaya udang Vename, Pengadaan Mesin BUMDes, Pembanguan Pabrik Tomat tidak berjalan, Perusda Aman Mandiri mati segan hidup tak mau, Penyalahgunaan Program Tol Laut, Rencana Investasi Dengan Pengusaha Brunei Ghaib dan Rencana Investasi Hotel Ibis Bodong alias kena tipu.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas Dan Komunikasi Pimpinan Kota Tikep Asiz Hadad ikut angkat bicara, dia mengatakan semestinya DPRD memahami konteks dan substansi Ranperda, agar tidak dinilai gagal paham dan salah sasaran. Kalau berkaitan dengan Ranperda LPP APBD, yang diuji DPRD adalah hasil temuan BPK RI atas LPP APBD, apa dalil BPK memberikan opini WTP, sejauh mana tindaklanjut hasil temuan, bagaimana respon dan progress penyelesaian sampai hari ini, dan seterusnya. Termasuk menguji unsur-unsur LPP APBD yang didalamnya memuat laporan operasional, laporan realisasi anggaran dan sebagainya.

Baca Juga :  KPU Tikep Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Penyelenggara Ad Hoc

Pasalnya, bagaimana mungkin Opini WTP yang diberikan BPK dengan metodologi yang kredibel, malah dibantah oleh DPRD dengan basis argumentasi pada hal-hal umum diluar konteks LPP APBD, semisal mempertanyakan kelapa genjah, pabrik saos tomat, perusda aman mandiri, tol laut dan sebagainya.

“DPRD membuat model logika penghitungan anggaran perjalanan dinas walikota dan wakil walikota dengan jumlah hari kerja, inikan lucu dan menghibur. Karena selain tidak tepat membicarakan anggaran dalam konteks membahas laporan APBD, juga basis argumentasi hitungannya sangat lemah dan kacau,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Asiz mengungkapkan bahwa dengan basis argumentasi yang lemah, mayoritas Fraksi meminta untuk dilakukan audit lanjutan. Seolah-olah sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan kesimpulan audit lanjutan ini. padahal semestinya keputusan politik DPRD harus diperkuat dengan narasi dan gagasan yang cerdas, bukan sekedar emosi dan upaya mencari-cari kesalahan kepala daerah, apalagi dalam momentum pilkada serentak 2020, publik sudah memahami dimana arah angin dan sasaran tembak DPRD.

Meskipun demikian, apa yang diputuskan DPRD hari ini terkait penolakan Ranperda LPP APBD Kota Tidore Kepulauan tahun 2019 adalah merupakan hak konstitusional dalam menjalankan fungsi kontrol atas kebijakan kepala daerah. Secara kelembagaan, menunjukkan eksistensi DPRD yang semakin dinamis dan responsif atas berbagai hal yang terjadi, Hal ini patut diberikan apresiasi positif oleh Pemerintah Daerah.

 

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :