faktual.net,Gowa,Sulsel – Ketua DPP LSM GEMPA Indonesia, Karaeng Tinggi, kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi yang berkembang di Kabupaten Gowa.
Ia menilai aksi demonstrasi masyarakat yang terjadi pada (24/8/2026) merupakan salah satu aksi paling krusial dan serius dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya.
Menurut Karaeng Tinggi, situasi semakin memprihatinkan setelah massa aksi dilaporkan dapat masuk ke ruang kerja Bupati Gowa dan menggedor-gedor pintu ruangan.
“Sepanjang demo masyarakat Gowa selama ini, paling krusial dan parah hari ini karena massa dapat masuk di ruang kerja Bupati, bahkan menggedor-gedor pintu kamarnya,” ujar Karaeng Tinggi.
Selain menyoroti aksi massa, Karaeng Tinggi juga menyinggung persoalan penonaktifan tujuh orang pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Ia meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Karaeng Tinggi juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Sulawesi Selatan segera turun tangan melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Gowa.
“Semoga Mendagri dan Gubernur Sulsel melihat dan mendengar situasi ini. Harus segera turun tangan dengan kewenangannya,” tegasnya.
Lebih jauh, Karaeng Tinggi secara terbuka meminta Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas masyarakat apabila polemik yang terjadi tidak kunjung menemukan penyelesaian.
“Kami meminta Bupati Gowa segera mundur dari jabatannya apabila persoalan ini tidak mampu lagi diselesaikan dan situasi semakin tidak kondusif.
Ini demi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas Kabupaten Gowa,” ujarnya.
Menurutnya, jabatan kepala daerah bukan hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia khawatir apabila persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, kondisi sosial dan pemerintahan di Kabupaten Gowa akan semakin terganggu.
“Kalau tidak segera ditangani, kami khawatir situasi dan kondisi di Gowa ke depan akan semakin tidak kondusif dan bisa menjadi lebih gawat,” katanya.
Karaeng Tinggi berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh serta mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengimbau seluruh pihak, termasuk masyarakat dan massa aksi, tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat, tetapi harus tetap dilakukan dalam koridor hukum.
Jangan sampai persoalan yang ada justru menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
Catatan: Pernyataan mengenai penonaktifan tujuh pejabat SKPD dan permintaan agar Bupati Gowa mundur merupakan pandangan dan desakan Karaeng Tinggi selaku Ketua DPP LSM GEMPA Indonesia, bukan keputusan atau penetapan resmi pemerintah.
Reporter : Sattu
