Kekeringan Melanda, Masyarakat Pun Nelangsa

41
Susiyanti, SE (Seorang Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sulawesi Tenggara)

Faktual.Net Belum lama ini, berita bahwa beberapa hari kedepan wilayah di Indonesia akan mengalami ancaman kekeringan yang ekstrim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan (HTH) hingga tanggal 30 Juni 2019. Bahwa, wilayah yang memiliki potensi kekeringan adalah yang telah mengalami HTH lebih dari 60 hari dan diperkirakan curah hujan rendah alias kurang dari 20 mm dalam 10 hari mendatang dengan peluang lebih dari 70% (Sindonews.com, 05/07/2019).

Adapun wilayah di Indonesia yang diperkirakan akan mengalami kekeringan, yaitu sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara berpotensi mengalami kekeringan tanpa hujan lebih dari 20 puluh hari. Bahkan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak mengalami hujan selama lebih dari dua bulan (Metronews.com, 06/07/2019).

Menilik Persoalan

Jika menilik tentang wilayah Indonesia yang terletak di wilayah geografis, yaitu dua benua, dan dua samudera,  serta terletak garis khatulistiwa yang merupakan faktor klimatologis. Tidak hanya itu. Posisi geografisnya pun yang berada pada belahan bumi dengan iklim monsoon tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim El-Nino Southern Oscillation yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan.

Selain itu, penyebab kekeringan menurut hasil penelitian para ahli iklim dan lingkungan, yakni disebabkan karena adanya laju deforestasi yang sangat cepat. Inilah yang semestinya bertanggung jawab atas terjadinya darurat kekeringan dan krisis air bersih. Di samping karena adanya perubahan iklim yang ekstrim dan pemanasan global.

Deforestasi yang mana merupakan suatu perubahan alih fungsi hutan yang begitu pesat selama beberapa tahun terakhir. Bukan karena jumlah populasi manusia yang terus meningkat jumlahnya, sebagaimana yang banyak dituduhkan. Akan tetapi, disebabkan karena adanya politik tentang globalisasi, berupa liberalisasi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, hingga pembangunan kawasan ekonomi.

Tidak hanya itu, terjadinya polusi air sungai salah satunya karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kebersihan sungai, sehingga menghasilkan pencemaran terhadap air sungai. Di mana mereka yang tinggal di dekat sungai kerap kali membuang sampah ke sungai. Namun, lagi-lagi pihak berwenang minim dalam memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan kerusakan tersebut.

Baca Juga :  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang kian mengkhawatirkan atau ekstrim. Di mana iklim ekstrim dan pemanasan global sendiri itu pun juga terjadi karena ulah manusia khususnya deforestasi. Karena dengan adanya penebangan hutan secara liar dan minimya perlindungan terhadap hutan, serta kurangnya reboisasi. Bahkan tak jarang melakukan perubahan fungsi hutan. Seperti banyaknya hutan yang diubah menjadi kebun kelapa sawit.

Karena sesungguhnya dengan adanya penebangan hutan, maka dapat mengakibatkan pelepasan karbon dioksida yang tersimpan, yang mampu menangkap panas dan berkontribusi terhadap pemanasan atmosfer. Hutan juga mempengaruhi iklim dengan cara lain, yaitu menyerap lebih banyak energi matahari dari pada padang rumput.

Tak dapat dipungkiri pula, lebih dari satu juta hektar hutan yang sebagian besar berfungsi sebagai hutan tropis hancur dalam setiap bulannya di dunia. Sama dengan area hutan seluas satu lapangan bola rusak dalam setiap detik. Jadi tidak mengherankan bila kekeringan menjadi salah satu ancaman yang nyata terutama di musim kemarau.

Lebih dari itu, sistem ini masih minim dalam mempertibangkan dampak buruk yang ditimbulkan dari alih fungi hutan atau pun illegal logging. Karena dalam sistem ini tak sedikit aturan dibuat berdasarkan aspek kemaslahatan. Apalagi perekonomiannya berada di tangan pemilik modal. Sehingga setiap orang bebas menempuh cara apa saja dan tidak dikenal sebab-sebab kepemilikannya.

Kacamata Islam

Dalam sistem Islam memberikan suatu prinsip-prinsip yang benar yang tidak boleh dilanggar, sehingga akan mencegah terjadinya berbagai macam dampak buruk yang dapat mengancam terjadinya bencana dalam hal ini adalah kekeringan. Hal tersebut di antaranya: Pertama, hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang sangat diperlukan oleh banyak orang di seluruh dunia.  Bahkan sumber-sumber mata air juga memiliki suatu pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hutan dan sumber-sumber mata air, sungai, danau secara umum merupakan harta milik umum yang tidak boleh dieksploitasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah saw yang artinya, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Oleh karena itu,  hutan dan sumber-sumber mata air, danau, sungai dan laut sebagai harta milik umum, menjadikannya tidak dibenarkan dimiliki oleh individu.

Baca Juga :  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Kedua, negara tidak memiliki wewenang dalam memberikan hak konsesi (pemanfaatan secara istimewa khusus) terhadap hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau dan laut. Sebab, negara seharusnya ada sebagai suatu pihak yang diberikan amanah oleh Allah swt. sebagai pelindung dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan harta milik umum. Rasulullah saw. menegaskan yang artinya, “Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)” (HR Muslim).

Ketiga, negara seharusnya mendirikan industri air bersih perpipaan, sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakatnya. Sebab apabila terjadi kekeringan atau kekurangan air bersih kapanpun dan di manapun berada di wilayah sistem pemerintahan Islam kebutuhannya akan air bersih terpenuhi. Adapun untuk  kepemilikannya merupakan harta milik negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta atau dalam hal ini para kapitalis.

Di samping itu, negara juga seharusnya memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi, mempekerjakan para pakar yang terkait berbagai upaya tersebut. Seperti pakar ekologi, pakar hidrologi, pakar teknik kimia, teknik industri, dan ahli kesehatan lingkungan. Sehingga terjamin kebutuhan setiap masyarakat terhadap kebutuhan air bersih secara gratis atau  murah di mana pun mereka berada.

Keempat, negara tidak boleh terikat kerjasama dari agenda negara penjajahan. Sebab Islam telah mengharamkan penjajahan apapun bentuknya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Alquran surah Al Maaidah ayat 141 yang  artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin”.

Dengan demikian sulit mewujudkan hal tersebut dalam sistem saat ini. Karena hal itu hanya dapat terealisasi jika aturan-Nya dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam benar-benar membawa rahmat bagi semua insan. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

(Opini Diluar Tanggung Jawab Redaksi)


Penulis : Susiyanti, SE (Seorang Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sulawesi Tenggara)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :