Faktual,net, Jeneponto, Sulsel-Gelombang Bantuan Sosial (Bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) terus menuai sorotan tajam di tengah-tengah masyarakat dan sejumlah Organisa Kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Jeneponto ikut bersuara.
Seperti, Karang Taruna Kabupaten Jeneponto mulai angkat bicara memberikan atensi. Bahkan, turun di jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk prihatin terhadap program Kementerian Sosial RI tersebut yang diduga dipotong.
Seperti yang terjadi baru-baru ini di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu. Dimana, salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) haknya diduga dipotong sebesar Rp800.000 ribu yang seharusnya diterima oleh KPM Rp1.800.000 dari dana PKH itu.
Dugaan pemotongan dana PKH tersebut menyeret oknum ketua kelompok yang ditunjuk oleh Pendamping desa/kelurahan, hingga melibatkan Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH selaku panggung jawab.
Adanya indikasi ini, Ketua Karang Taruna Jeneponto, Suharmin QQilan menegaskan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jeneponto untuk melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepada Korkab PKH dan seluruh Pendamping desa/kelurahan.
“Kami mendesak bapak Bupati Jeneponto untuk segera mencopot Korkab PKH Ibu Sandra Dewi termasuk pendamping desa/kelurahan karena dianggap gagal dalam penyaluran bantuan PKH ini kepada keluarga miskin di Kabupaten Jeneponto,” tegas Qilank sapaannya disalah satu Cafe ternama di Jeneponto, Senin (29/9/2025).
Qilank juga mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh terhadap Korkab dan pendamping desa/kelurahan atas dugaan pemotongan dana PKH tersebut.
“Tentunya, kami dan teman-teman karang taruna termasuk adek-adek mahasiswa tidak berhenti sampai disini saja. Kami akan terus mengawal agar permasalahan ini tidak terulang kembali,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tamalatea, Pupung, menambahkan bahwa Program Keluarga Harapan ini sesungguhnya sudah lama berpolemik di beberapa wilayah desa/kelurahan.
Seperti, sebut Pupung di Kelurahan Bontotangnga dan Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea.
“Dari hasil invetigasi kami di lapangan juga terjadi dugaan pemotongan dari KPM yang nilainya bervariatif,” ungkapnya.
Pupung menduga kuat bahwa perbuatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur, mulai dari oknum Ketua kelompok, pendamping hingga oknum Korkab.
Atas nama Karang Taruna Jeneponto, Pupung menegaskan bakal melakukan pelaporan secara resmi ke pihak APH atas dugaan pemotongan bantuan dana PKH tersebut.
“Kami juga mendesak adanya transparansi data penerima Bansos PKH dar semua KPM yang ada di Kabupaten Jeneponto,” tegasnya.
Reporter Tahar
Redaksi
