Example floating
Headline

Kapolres Jeneponto Diduga Alergi Kritik, Kapolri Suyudi Diminta Evaluasi AKBP Haryo Basuki!

×

Kapolres Jeneponto Diduga Alergi Kritik, Kapolri Suyudi Diminta Evaluasi AKBP Haryo Basuki!

Sebarkan artikel ini
Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait keterbukaan terhadap wartawan. LSM INAKOR mendesak Kapolda Sulsel dan Kapolri mengevaluasi jabatannya.
Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait keterbukaan terhadap wartawan. LSM INAKOR mendesak Kapolda Sulsel dan Kapolri mengevaluasi jabatannya.

Faktual.net, Jenepomto, Sulawesi Selatan –  Sikap keterbukaan pimpinan kepolisian terhadap kritik dan kontrol sosial kembali menjadi sorotan. Kapolres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan, AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., diduga kurang terbuka terhadap upaya konfirmasi wartawan terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Jeneponto.

Sorotan tersebut mencuat setelah wartawan Faktual.net mengaku mengalami kesulitan menghubungi Kapolres Jeneponto untuk meminta tanggapan atas sejumlah pemberitaan. Bahkan, menurut keterangan wartawan yang bersangkutan, nomor teleponnya diduga telah diblokir sehingga komunikasi untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila benar terjadi, sikap tersebut patut disayangkan. Sebab, konfirmasi bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi kepolisian, melainkan bagian dari mekanisme jurnalistik untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.

POLISI BERSAMA MASYARAKAT, JANGAN HANYA MENJADI SLOGAN!

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menegaskan program kerja bertajuk Polisi Bersama Masyarakat, dengan fokus peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, kedekatan dengan masyarakat, serta pembenahan internal Polri.

Namun, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan hingga ke tingkat kepolisian resor.

Apakah keterbukaan terhadap masyarakat hanya ditampilkan dalam kegiatan seremonial, atau benar-benar diwujudkan ketika masyarakat, aktivis, dan wartawan datang membawa kritik serta pertanyaan?

Pimpinan kepolisian di daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kebijakan Kapolri. Jangan sampai semangat membangun kepercayaan publik justru terhambat oleh komunikasi yang tertutup.

SEJUMLAH PERSOALAN MENJADI CATATAN KEPEMIMPINAN AKBP HARYO BASUKI

Sejak menjabat sebagai Kapolres Jeneponto pada Januari 2026, AKBP Haryo Basuki menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi.

Beberapa catatan yang menjadi sorotan publik antara lain:

1. Insiden Terduga Pelaku Pencabulan Meninggalkan Ruang Reskrim

Belum lama ini, publik dihebohkan dengan kabar seorang terduga pelaku pencabulan terhadap anak yang meninggalkan lingkungan Mapolres Jeneponto ketika masih berada dalam pengawasan petugas.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pengamanan, pengawasan terhadap orang yang diamankan, serta tanggung jawab petugas piket.

Pihak Polres Jeneponto melalui keterangannya menjelaskan bahwa yang bersangkutan saat kejadian masih berstatus titipan di ruangan Reskrim dan belum ditempatkan di sel tahanan. Kepolisian juga menyatakan bahwa orang tersebut telah ditemukan dan diamankan kembali.

Namun demikian, peristiwa ini tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk prosedur pengawasan, jadwal petugas, rekaman CCTV, serta pertanggungjawaban personel yang bertugas.

2. Dugaan Sikap Tertutup Terhadap Konfirmasi Wartawan

Wartawan Faktual.net mengaku kesulitan melakukan komunikasi dengan Kapolres Jeneponto untuk meminta tanggapan atas persoalan yang sedang diberitakan.

Dugaan pemblokiran nomor wartawan menjadi persoalan tersendiri yang perlu diklarifikasi secara terbuka oleh Kapolres.

Sebab, komunikasi antara kepolisian dan pers merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi serta kepercayaan masyarakat.

3. Dugaan Pelanggaran yang Melibatkan Oknum Anggota Polres

Pada September 2026, muncul pemberitaan mengenai dugaan tindakan tidak terpuji seorang oknum anggota kepolisian terhadap karyawan Indomaret di wilayah hukum Polres Jeneponto.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Kapolres AKBP Haryo Basuki diberitakan telah memerintahkan Propam melakukan pemeriksaan dan menyatakan akan menindak anggota apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Langkah pemeriksaan tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan dan hasil penanganannya secara proporsional.

4. Pemberantasan Narkoba dan Penegakan Hukum

Pemberantasan narkotika merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah dan pimpinan Polri.

Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai capaian pengungkapan kasus narkotika di wilayah Jeneponto, pengembangan jaringan pemasok, penindakan terhadap bandar, serta pengawasan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum aparat.

Faktual.net mendorong Polres Jeneponto membuka data capaian penanganan perkara narkotika secara transparan agar masyarakat dapat menilai kinerja penegakan hukum berdasarkan fakta, bukan sekadar klaim.

INAKOR: JANGAN JADI PELAYAN MASYARAKAT KALAU TIDAK SIAP DIKRITIK!

Ketua Bidang Investigasi LSM INAKOR, Asywar Sst., S.H., mendesak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian serius terhadap pola komunikasi dan pelayanan publik di Polres Jeneponto.

Menurut Asywar, seorang pejabat kepolisian harus siap menerima kritik, masukan, dan pertanyaan dari masyarakat maupun insan pers.

Baca Juga :  Enam Hari Dititip Di Polres, Hodding Tinggalkan Ruang Tahanan, AKP Nurman Sebut Bukan Kabur, Kapolres Blokir Wartawan?

“Jangan menjadi pelayan masyarakat kalau tidak siap dikritik. Kritik itu bukan musuh institusi. Justru kritik merupakan bentuk kepedulian masyarakat agar pelayanan dan penegakan hukum berjalan lebih baik,” tegasnya.

Ia menilai, apabila benar terdapat tindakan memblokir nomor wartawan yang sedang menjalankan tugas konfirmasi, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri.

Asywar juga meminta agar Kapolda Sulsel mengevaluasi pola komunikasi Kapolres dan jajaran pejabat utama Polres Jeneponto.

“Jangan sampai ada kesan bahwa pejabat kepolisian hanya mau ditemui ketika membawa kegiatan seremonial, tetapi sulit dihubungi ketika masyarakat dan wartawan membutuhkan penjelasan atas persoalan yang berkembang,” lanjutnya.

PROGRAM KAPOLRI SUYUDI YANG PERLU DIUJI PELAKSANAANNYA DI JENEPONTO

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menyampaikan sejumlah prioritas kepemimpinannya. Berdasarkan pernyataan resmi Kapolri, terdapat beberapa agenda yang relevan untuk dijadikan tolok ukur evaluasi Polres Jeneponto:

Peningkatan pelayanan publik: Apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, terbuka, dan tidak diskriminatif?

Penegakan hukum yang adil: Apakah setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan transparan?

Polisi bersama masyarakat: Apakah Kapolres dan jajarannya terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan pengaduan masyarakat?

Konsolidasi dan pembenahan internal: Apakah dugaan pelanggaran anggota ditindaklanjuti secara objektif?

Pemberantasan narkotika: Apakah pengungkapan kasus menyentuh jaringan pemasok dan bandar, bukan hanya pengguna?

Pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat: Apakah persoalan keamanan dan ketertiban ditangani secara cepat dan terukur?

Respons cepat terhadap persoalan masyarakat: Apakah pimpinan Polres memberikan penjelasan ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik?

Ketujuh poin tersebut merupakan tolok ukur yang perlu diuji melalui data, hasil pemeriksaan, dan keterangan resmi. Faktual.net belum menyimpulkan bahwa seluruh program tersebut tidak dijalankan di Jeneponto.

Dalam negara demokrasi, tidak ada undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada pejabat publik untuk kebal dari kritik masyarakat maupun pemberitaan pers yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Sebaliknya, konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.

Hal tersebut diatur dalam:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3, yang menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6, yang mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dengan demikian, kritik terhadap pejabat publik tidak otomatis merupakan penghinaan. Namun, kebebasan pers juga harus dijalankan dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab.

INAKOR DESAK KAPOLDA DAN KAPOLRI TURUN TANGAN

Atas sejumlah persoalan tersebut, LSM INAKOR mendesak:

Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pola pelayanan dan komunikasi publik Polres Jeneponto.

Propam Polda Sulsel memeriksa prosedur pengawasan terhadap terduga pelaku pencabulan yang sempat meninggalkan ruang Reskrim.

Meminta penjelasan resmi mengenai dugaan pemblokiran nomor wartawan yang hendak melakukan konfirmasi.

Mengevaluasi perkembangan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polres Jeneponto.

Meminta laporan capaian pemberantasan narkotika dan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Memastikan seluruh jajaran Polres Jeneponto menjalankan program Polisi Bersama Masyarakat secara nyata.

Meminta Kapolri melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar pelayanan serta profesionalitas anggota.

“Institusi Polri harus kuat menghadapi kritik. Jangan sampai kritik masyarakat dianggap sebagai ancaman. Kami ingin Polri semakin dipercaya, bukan semakin jauh dari masyarakat,” tutup Asywar.

Hingga berita ini disusun, Faktual.net membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki, Kasat Reskrim, maupun Kasi Humas Polres Jeneponto untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh persoalan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.

Reporter: Awal Sanjaya Mappatoba

Tanggapi Berita Ini