Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd.,.C.EJ., C.BJ, CLA-D
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Selasa (25/11/2025) – Kasus bandara di Morowali yang beroperasi tanpa pengawasan negara, bea cukai, imigrasi, dan otoritas terkait selama enam tahun, meski diresmikan pada era pemerintahan Jokowi, merupakan sebuah anomali yang menggemparkan. Temuan ini, yang diungkap oleh TNI saat latihan gabungan, membuka tabir kelalaian serius dalam menjaga kedaulatan negara.
Artikel ini akan mengkaji kasus ini dari perspektif politik, ekonomi, dan kriminologi, serta implikasinya bagi Indonesia.
ANALISIS POLITIS
Kedaulatan Negara yang Terabaikan
Bandara yang beroperasi tanpa kehadiran negara merupakan simbol kedaulatan yang terabaikan. Pemerintah, melalui berbagai instansinya, seharusnya memastikan setiap wilayah di NKRI tunduk pada hukum dan regulasi yang berlaku. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian dalam mengawasi operasional bandara ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pemerintahan.
Hubungan Pusat dan Daerah:
Kasus ini juga menyoroti potensi masalah dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Mengapa pemerintah daerah tidak melaporkan atau mengambil tindakan terhadap operasional bandara yang ilegal ini? Apakah ada tekanan atau kepentingan tertentu yang menghalangi mereka?
Kepentingan Asing dan Pengaruhnya:
Berkaca akan dugaan kuat adanya kepentingan dan pengaruh asing, mengindikasikan adanya pengaruh kepentingan terutama industri nikel yang didominasi investor Tiongkok, dalam operasional bandara ini. Negara terkesan terlalu akomodatif terhadap investor, sehingga mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.
Peran TNI dan Penegakan Kedaulatan:
Tindakan TNI yang mengungkap kasus ini dan mengambil alih bandara menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan kedaulatan negara. Perintah Presiden untuk menormalisasi bandara ini adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan wibawa negara.
Pesan Politik Prabowo:
Tindakan tegas Prabowo Subianto sebagai Presiden mengirimkan pesan politik yang jelas: kedaulatan tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini ditujukan kepada perusahaan, oknum pejabat, dan oligarki yang mencoba membuat “negara kecil” di dalam Indonesia.
ANALISIS EKONOMIS
Kerugian Negara:
Operasional bandara ilegal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Tidak adanya bea cukai berarti negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi atas barang yang keluar masuk melalui bandara tersebut.
Penyelundupan dan Aktivitas Ilegal:
Tanpa pengawasan yang memadai, bandara ini rentan digunakan untuk kegiatan penyelundupan, baik barang ilegal maupun mineral berharga selain nikel. Hal ini merugikan negara dan mengganggu iklim investasi yang sehat.
Ketidakadilan dan Persaingan Tidak Sehat:
Perusahaan yang beroperasi di IMIP mendapatkan keuntungan tidak adil karena tidak membayar kewajiban yang seharusnya. Hal ini menciptakan persaingan tidak sehat dengan perusahaan lain yang patuh terhadap hukum dan regulasi.
Ketergantungan pada Investasi Asing:
Kasus ini mencerminkan ketergantungan Indonesia pada investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Pemerintah terlalu fokus menarik investasi tanpa memperhatikan aspek kedaulatan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat lokal.
ANALISIA KRIMINOLOGII
Kejahatan Korporasi:
Operasional bandara ilegal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, di mana perusahaan melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kejahatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari manajemen perusahaan hingga oknum pejabat yang terlibat dalam perizinan dan pengawasan.
Pembiaran dan Kelalaian: Negara melakukan pembiaran dan kelalaian dalam mengawasi operasional bandara ini. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan negara (state crime), di mana negara gagal melindungi kepentingan warganya dan justru memfasilitasi kejahatan korporasi.
Potensi Kejahatan Transnasional:
Tanpa pengawasan imigrasi, bandara ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba. Hal ini membahayakan keamanan nasional dan stabilitas regional.
Lemahnya Penegakan Hukum:
Kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama terhadap kejahatan korporasi dan kejahatan yang melibatkan kepentingan asing. Hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Budaya Korupsi:
Kasus ini juga mencerminkan budaya korupsi yang masih mengakar di Indonesia. Oknum pejabat yang terlibat dalam perizinan dan pengawasan diduga menerima suap atau gratifikasi dari perusahaan, sehingga mengabaikan kewajiban mereka.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kasus bandara ilegal di Morowali merupakan tamparan keras bagi Indonesia. Ini adalah simbol kedaulatan yang tergadaikan, kerugian ekonomi negara, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, pemerintah perlu melakukan tindakan tegas:
1. Investigasi Tuntas:
Pemerintah harus melakukan investigasi tuntas terhadap semua pihak yang terlibat dalam operasional bandara ilegal ini, mulai dari manajemen perusahaan, oknum pejabat, hingga pihak-pihak lain yang terkait.
2. Penegakan Hukum yang Tegas:
Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.
3. Evaluasi Sistem Perizinan:
Pemerintah perlu mengevaluasi sistem perizinan dan pengawasan terhadap investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Pastikan semua investasi mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.
4. Penguatan Kelembagaan:
Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Hal ini akan memastikan bahwa semua wilayah di NKRI diawasi secara efektif dan setiap pelanggaran hukum ditindak dengan tegas.
5. Peningkatan Kesadaran:
Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara dan melaporkan setiap aktivitas ilegal yang mencurigakan.
Kasus bandara di Morowali harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan demi kepentingan ekonomi sesaat. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan komitmen yang kuat untuk menjaga kedaulatan, Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kiranya permasalahan menjadi catatan penting untuk pengelola negara ini. Jangan sampai perjuangan para pahlawan dengan mudahnya digadaikan, sehingga kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilecehkan bangsa kita sendiri.
Penulis adalah Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2025-2030.
Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT UPBJJ Jakarta
