oleh

Kader HMI Meminta Pemerintah Tunda Pilkada 2020 dan Fokus Cegah Corona Makin Ganas

Faktual.Net, Makassar, Sulsel – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Syawal Madani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 yang semakin ganas.

Pilkada mendatang pada 9 Desember 2020 di beberapa wilayah provinsi dan daerah, menuai banyak kritikan permintaan untuk penundaan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan aktivis, akademisi, pemerintah maupun pengamat politik yang diakibatkan pada merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, mengingat klaster kasus positif secara nasional meningkat pesat dan mengkhawatirkan.

Syawal menjelaskan bahwa, tercatat pada laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 21 September 2020, total kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 tembus 249.000 orang, dan total sembuh 181.000 jiwa dan meninggal dunia 9.677 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu melakukan penanganan dan pencegahan secara serius terhadap wabah penyakit, bahkan wabah tersebut semakin tidak terkendali meskipun beberapa upaya kebijakan pemerintah untuk menekan angka kasus positif yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

“Sudah seyogyanya pihak KPU, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI komisi II dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pemilu serentak, mengingat serta didasari oleh fenomenologi terhadap pengkajian konteks sosial masyarakat agar untuk mengantisipasi gelombang kasus positif yang lebih besar pada saat proses pelaksanaan Pemilukada,” ujarnya pada Faktual.Net Selasa 22/09/2020.

Baca Juga :  Pemdes Majannang Adakan Musdes Tentang RKPDes Tahun 2021

Berdasarkan pada PKPU No 06 Tahun 2020, Pasal 63 Ayat 1 yang berbunyi Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk: rapat umum, Kegiatan Kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan konser, kegiatan olahraga, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan donor darah, peringatan hari ulang tahun Partai Politik melalui Media Daring.

PKPU No.10 Tahun 2020 Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Lanjut dia bahwa, dengan dasar regulasi KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota serta kebijakan pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pemilihan Umum Serentak tidak ada jaminan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) hanya memuat 100 orang sebagaimana dalam ketentuan PKPU No 06 Tahun 2020 dan PKPU No 10 Tahun 2020 karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Baca Juga :  Kepala Dinas PMD Sosialisasi Di Kampung Rewako Desa Julumate'ne

“Saya menilai bahwa dalam pelaksanaanya tidak memuat asas keselamatan jiwa bahkan tidak memiliki fokus priority dalam melakukan pencegahan dan penanganan sehingga memuat efek yang berimplikasi pada gelombang penyebaran wabah tersebut, meskipun telah terbit Maklumat Kapolri RI bernomor: Mak/3/IX/2020 poin 3 untuk menindak bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” tandasnya.

Tak hanya itu, Sawal melihat bahwa secara empiris dalam pesta demokrasi khusunya di Indonesia, masyarakat masih memiliki kesadaran standar (Minimum) dalam mewujudkan Pemilu, apalagi saat ini masyarakat diperhadapkan dengan benturan fenomenologi wabah yang masih bergentayangan, menghantui masyarakat sehingga menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tubuh kehidupan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah sudah seyogyanya untuk menunda serta mempertimbangkan pelaksanaan Pemilu kedepan, agar bersama-sama memprioritaskan pada aspek kesehatan masyarakat secara umum
sampai kondisi pandemi berangsur membaik, sehingga efek mekanikal atau efek domino di beberapa aspek mampu diatasi,” tutupnya.

Reporter: Kariadi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :