Penulis: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.
Faktual.net – Jakarta, 9 Juli 2025 – Kabinet Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian berat. Sejumlah kontroversi yang muncul dalam beberapa hari terakhir telah memicu gelombang kritik dan mempertanyakan kinerja pemerintahan. Pernyataan menteri yang saling bertolak belakang, penunjukan pejabat yang melanggar aturan, dan ancaman resesi ekonomi menjadi sorotan utama yang mengguncang kepercayaan publik.
Salah satu kontroversi paling mencolok adalah perselisihan publik antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua. Pernyataan Yusril yang menyebut Gibran akan “berkantor” di Papua untuk percepatan pembangunan dibantah oleh Tito, yang menekankan bahwa tugas Wapres sesuai UU Otonomi Khusus Papua hanyalah sebagai koordinator Badan Percepatan Pembangunan Papua. Pernyataan Yusril yang kemudian dikoreksi, meskipun mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua dan Perpres No. 121 Tahun 2022, tetap menimbulkan pertanyaan besar mengenai koordinasi internal kabinet dan transparansi informasi publik.
Kontroversi ini diperparah oleh fakta bahwa Wapres Gibran hingga saat ini belum pernah mengunjungi Papua, meskipun telah menjabat sejak Oktober 2024. Kekecewaan publik semakin nyata dengan pernyataan Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI yang berasal dari Papua, yang berharap Gibran dapat mencontoh Presiden Jokowi yang sering mengunjungi Papua. Perdebatan sengit pun meletus di media sosial, terutama di platform X, dengan tagar #Papua menjadi trending topic. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dan konsisten dari pemerintah dalam menangani isu-isu sensitif, terutama yang menyangkut daerah-daerah khusus seperti Papua.
Polemik lain muncul dari sektor BUMN, tepatnya di Perum Bulog. Penunjukan Direktur Utama Perum Bulog kembali menjadi sorotan setelah Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Letjen Novi Helmy Prasetya hanya setelah menjabat selama 5 bulan. Alasannya, Letjen Novi memilih untuk tetap berkarir di militer, sesuai dengan UU TNI yang mewajibkan pensiun dini bagi prajurit yang bertugas di lembaga sipil di luar 14 lembaga yang telah ditentukan. Namun, pengganti Letjen Novi, Mayjen Rizal Ramdhani, juga merupakan perwira aktif TNI. Pengulangan kesalahan ini memicu kritik tajam dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. Anton Aliabbas dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera memproses pensiun dini Mayjen Rizal Ramdhani.
Di sektor hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil merebut kembali 2,09 juta hektare lahan yang sebelumnya telah diserobot, meliputi perkebunan sawit dan lahan di kawasan taman nasional. Sebagian lahan telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun ini merupakan keberhasilan penegakan hukum, kontroversi di sektor lain tetap mengaburkan capaian positif tersebut.
Ancaman resesi ekonomi juga menambah beban pemerintahan. Studi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi dampak negatif yang signifikan akibat pengenaan tarif impor 32% untuk barang asal Indonesia ke AS yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Celios memperkirakan hilangnya 1,2 juta lapangan kerja, penurunan nilai ekspor hingga Rp 105,98 triliun, dan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,7-4,8% (yoy). Kinerja penjualan eceran yang masih menunjukkan kontraksi, meskipun lebih moderat di bulan Mei 2025 dibandingkan bulan April, semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Meskipun Bank Indonesia (BI) memprediksi peningkatan pada bulan Juni, ancaman resesi tetap menjadi bayang-bayang yang serius. Pemerintah sendiri memastikan akan memberikan penjaminan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KMP) jika mengalami gagal bayar melalui Dana Desa.
Serangkaian kontroversi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang koordinasi dan komunikasi di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketidakjelasan informasi, perbedaan pendapat antar menteri, dan pengulangan kesalahan dalam penunjukan pejabat negara telah mengikis kepercayaan publik. Pemerintahan Prabowo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki citra dan kinerja, serta mengembalikan kepercayaan publik yang semakin tergerus.
Penulis adalah Pengurus DPP Perhimpunan Penulis dan Editor Indonesia (PENA), tinggal di Jakarta.
