oleh

Ironi Ajaran Baru di Tengah Pandemi

-Opini-301 views

Ditulis Oleh: Rahmiwati.

Faktual.Net, Kendari, SultraKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran/tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19.

Panduan yang disusun dari hasil kerja sama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani New Normal (Masa kebiasaan baru).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.

Serasa angin segar bagi perindu bangku sekolah, setelah beberapa sektor transportasi, pariwisata dan sektor lainnya lebih dahulu beroperasi, akhirnya Kementrian Pendidikan pun mengeluarkan penetapan kebijakan sekolah di kala pandemi lengkap dengan panduan dan persyaratan.

Sejak pertengahan Maret 2020, wabah pandemi Covid-19 menyebar dengan cepat, sekolah secara otomatis langsung menutup pembelajaran (PBM) tatap muka. Kini tahun ajaran baru bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.

Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, ujar Nadiem, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota, sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Singkronisasi Kebijakan Tak Ada Titik Temu

Meski pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis, diantaranya yaitu mendapatkan izin dari Pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama.

Pertanyaannya, saat ini bagaimana realisasi kebijakan di kabupaten dan kota dari daerah yang termasuk zona kuning, merah dan orange? bagaimana sistem pembelajaran di sekolah yang telah menyatakan siap PBM tatap muka dan menyelaraskan sistem daring di rumah?

Dalam keadaan negeri ini diguncang dengan pandemi Covid-19, kebijakan dengan membuka kembali sektor-sektor vital menuai munculnya berbagai masalah baru, bukan hanya bertambahnya pasien terinfeksi Covid-19, tapi juga akibat ketidakjelasan kebijakan membuat masyarakat bingung.

Disamping para pengatur urusan rakyat ini tak mengerti pola mengurus rakyatnya, juga ditopang sistem yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat mengadopsi cara pandang terhadap kehidupan masih berkiblat pada pandangan kapitalis-sekulerisme, hingga segala kebijakan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih, tak terkecuali pada dunia pendidikan hari ini.

Selaku Walikota Kendari, Zulkarnain Kadir menegaskan alasan menunda PBM tatap muka seluruh satuan tingkat pendidikan (SD-SMP) di Kendari, karena belum ada yang memenuhi syarat verifikasi sekolah, dimana tim verifikasi dari unsur kesehatan, Dikmudora, TNI/Polri yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan penegasan tersebut, maka Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Kendari, bakal memverifikasi satuan jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA untuk medapatkan kelayakan izin PBM tatap muka. Diharapkan setiap sekolah mempersiapkan hal yang menunjang protokoler kesehatan dan juga keseragaman pembelajaran baik face to face dengan yang belajar di rumah (daring).

Yang tak kalah penting, kebijakan yang lebih mengutamakan perputaran roda ekonomi untuk kepentingan pengusaha ketimbang nyawa rakyatnya, membuat masyarakat sudah tak peka lagi dengan ada tidaknya Covid-19.

Masyarakat yang seakan jenuh dengan hidup pasif, dibukakan tempat-tempat pariwisata dengan dalih refresing sejenak. Sementara Sektor Pendidikan meski dengan penetapan protokoler kesehatan tapi masih abu-abu kebijakannya.

Tak adanya kepastian dan ketetapan setiap sekolah kapan diverifikasi, sementara semua telah menanti dan mempersiapkan kurikulum pembelajaran serta segala sesuatu sesuai protokoler yang ditetapkan. Akankah para kepala satuan pendidikan mengambil langkah sendiri. Sebagaimana masyarakat tak bisa menahan diri dengan keadaan bahkan apatis dengan segala kebijakan pemerintah?

Menanti Kehadiran Sistem Islam

Sedari awal munculnya pandemi Covid-19, langkah kebijakan pemerintah dinilai tidak ada persiapan lockdown sebagai salah satu solusi. Demikian wajah buruk sistem Pemerintahan saat ini, baik dalam kondisi normal maupun ketika wabah tak ada bedanya masih tetap kapitalisasi-sekulerisme.

Kebijakan lockdown dianggap kebijakan yang membebani keuangan negara dan mematikan sektor-sektor ekonomi para kapital, PSBB pun setengah hati, meski para aparat keamanan berpatroli dengan seruan menjaga protokoler kesehatan, melakukan physical distancing sebagian besar masyarakat hanya melirik tak peduli, seolah wabah Covid-19 antara ada dan tiada.

Sektor Pendidikan adalah satu cabang dari rangkaian urusan publik yang wajib di atur sedemikian rupa oleh pemangku kebijakan. Bukan hanya dalam keadaan pandemi seorang kepala negara dituntut menjalankan syariat Islam dalam segala kondisi, mengatasi masalah dan mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT.

Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad).

Mengambil kebijakan politis berada dalam kewenangan khalifah, demi kemaslahatan rakyat bukan atas dasar keuntungan materi dan tekanan dari manapun. Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif.

Lockdown akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat. Demikianlah, amat jauh berbeda antara kebijakan sistem sekuler yang sekarang diterapkan dengan sistem khilafah.

Wallahu’alam bishshawab.

Penulis adalah Kepala TK/RA Mutiara Islam.

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :