oleh

Implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Terhadap Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kota Bekasi)

FAKTUAL.NET – BEKASI – Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaran otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Ridho Oktofan dalam salah satu orasi sebagai aktivis HMI

Demokrasi telah  membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistis. Implikasinya terjadi pergeseran  kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis.

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahnnya   sendiri   dan   mengelola   daerahnya   dengan   harapan   dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-malasalah publik (pulbic issues) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Gowa Siaga Corona, Personil Polsek Tinggimoncong Dan TNI Batasi Pengunjung Yang Hendak ke Malino

Di dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi telah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah sampah dengan PERDA Kota BEKASI No. 9 Tahun 2017

Daerah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang melalui kebijakan kebijakan pemerintah kota Bekasi melalui PERDA No.  9 tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah , kebijakan tersebut merupakan wujud dari pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah yang ada di daerah tersebut.  Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan.

Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang tersebut memberi konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menangani sampah walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.

Dampak dari kurang terpadunya pengelolaan sampah yang ada di kota bekasi mengakibatkan adanya penumpukan sampah di daerah kali kota Bekasi hingga tercemar nya kali kali yang ada di kota Bekasi ,  PERDA tidak berjalan dengan sesuai karena masih kurang implementasinya di kalangan masyarakat kota Bekasi salah satunya seperti apa yang terjadi di kali kota Bekasi

Baca Juga :  Kapolsek Tompobulu Polres Gowa Intens Himbau Masyarakat Untuk Tetap Berada Di dalam Rumah Guna Cegah Covid-19

Pada faktanya Pemkot Kota Bekasi masih kelabakan dengan adanya banjir yang akibat dari menumpuknya sampah di area Sungai – sungai  di Kota Bekasi sehingga memperparah dampak dari banjir yang ada di kota Bekasi setiap tahunnya ancaman banjir selalu ada di kota Bekasi dan selepas banjir pun kembali sampah menumpuk di area rumah yang terkena banjir , pemerintah kota Bekasi belum maksimal dalam mengelola lingkungan hidup dan tidak lupa peran masyarakat dalam membentuk kota Bekasi yang bersih dan tidak tercemar dengan sampah ulah dari masyarakat itu sendiri

Aturan mengenai pengelolaan sampah dinilai belum maksimal dalam penerapan yang ada di kota Bekasi atau di nilai tidak sejalan dengan kebijakan yang telah di berikan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk menanggulangi sampah tersebut perlu ada nya perhatian khusus bukan hanya sekedar peraturan akan tetapi mengenai implementasi dari sebuah aturan yang telah di buat dengan melakukan sebuah terobosan terobosan mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi

Pemerintah harus cekatan agar masalah lingkungan yang ada di kota bekasi dapat teratasi dengan maksimal dengan mengadakan sebuah kegiatan yang berwujud positif agar terciptanya lingkungan yang bersih dan juga lestari agar apa yang telah di cita citakan dalam PERDA kota bekasi mengenai pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sesuai.

Oleh : Ridho Oktofan, Mahasiswa Universitas Bhayangkara, Bekasi. NIM : 201710115131.

 

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :