Faktual.Net, Kendari, Sultra. Menyikapi mutasi dan rotasi Pejabat eselon dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin, 7 Januari 2019 yang dilakukan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, maka Hidayatullah menanggapi dengan santai. Kepada media pada Selasa, 8/1/2018 dikatakannya bahwa yang menjadi pantauan lembaganya tetap persoalan reformasi birokrasi.
Dalam sudut pandang ketua presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra, persoalan reformasi birokrasi ini menjadi penting karena berkaitan dengan reformasi SDM aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan daerah, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformasi mindset, kultur dan mental aparatur.
Ditegaskan oleh mantan ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unhalu (sekarang bernama UHO), bagi civil soceity jelas reformasi birokrasi penting karena berkaitan dengan idealitas pemerintahan. Reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meminimalisir Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Terhadap mutasi dan rotasi jabatan kemarin itu semoga memang arah pijakan dan tujuan kebijakan Gubernur untuk peningkatan pelayanan publik dan efektifitas jalannya pemerintahan. Dan memang berdasarkan _leverage_ (pengaruh) perubahan yang penting bahwa pengisian jabatan secara terbuka ataupun berdasarkan karier oleh Gubernur Sultra memang standarnya adalah berbasis kompetensi, pengukuran kinerja serta penguasaan bidang kerja dan keahlian”, ucap Hidayatullah.
“Kalau nanti pengisian jabatan itu bukan ahlinya pasti terjadi penyimpangan kerja. Saya tidak bisa bayangkan umpamanya fungsional pendidik ahli Gizi kemudian mengisi jabatan di pekerjaan umum dan konstruksi atau tentang pertambangan. Seperti ini yang tidak kompoten dan jauh dari upaya reformasi birokrasi”, tambah Hidayatullah.
“Tapi saya berharap mutasi dan rotasi kemarin di Pemprov Sultra berdasarkan prasyarat reformasi birokrasi yaitu komitmen politik pimpinan, reform the reformers untuk melakukan pelayanan publik dan penataan pemerintahan yang baik”, tutup mantan ketua KPU Sultra tersebut.
Reporter : Aco Rahman Ismail
