Gubernur Murad Ismail Dan Analisis Masa Depan Maluku

24
Abdul Kadir Pelu, SH

Opini Oleh Abdul Kadir Pelu, SH

Faktual.Net. 24 April 2019 Gubernur Maluku Murad Ismail dilantik di Istana Negara, dengan pelantikan ini terjawab sudah ekspektasi publik di Maluku yang menginginkan Gubernur baru sesuai dengan survey beberapa lembaga yang mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan figur Gubernur yang baru untuk menjawab keresahan selama ini yang belum terselesaikan untuk permasalahan-permasalahan Daerah di Maluku.

Nawacita besar untuk kemaslahatan Maluku bisa terlihat dari gagasan Visi dan Misi yang tertuang dalam lembaran agenda daerah. Namun sejauh ini kurang sedikit yang berasumsi bahwa potret perjalanan pemerintahan tidak berjalan efektif yang dinilai lewat beberapa tulisan dan kritikan di media cetak maupun media online yang berkelana kita temukan.

Namun apapun yang menjadi problem dan kritikan membentuk wajah ekpsektasi anak daerah harus wajib selaras dengan analisis fakta yang kontemporer untuk menjadi legitimasi nilai suatu landasan dalam mengarungi samudera harapan dan prospek kedepan, agar apa yang diasumsikan tidak menjadi narasi kosong dalam bahan kritikan dan evaluasi.

Disini saya coba menguraikan dan pemetaan terkait nalar masa depan Maluku di tangan Gubernur yang mempunyai visi strategis untuk memperhatikan kaum miskin, prioritas sosial dan membangun ekonomi, serta Networking nasional dan Birokrasi pemerintahan yang efektif  dan efisien. Karena dia (baca : Gubernur) mempunyai akan hal itu.

Kritik Evaluasi 100 Hari Kerja

Banyak mata tertuju pada etape awal pemerintahan sebagai rujukan kesuksesan dan monitoring menajemen pengelolaan yang dimana ada pemberlakuan standar penilaian khusus untuk 100 hari kerja. Hal ini merupakan hal yang lumrah dalam berbagai Value Good Governance.

Dalam konteks ini, ada benarnya namun yang agak keliru dari patokan ini adalah dengan langsung menjustice dengan asumsi Gubernur lalai dengan tidak mempertimbangkan hal kondisonal, karena dalam pengelolaan daerah apalagi skala Provinsi pasti butuh waktu, serta  prinsip perspektif dan mekanisme formal yang indikatornya ada pada aturan main sehingga kredibilitas memang harus dapat teruji dalam kebijakan.

Dari sinilah kita dapat mengetahui muatan pada prospek jangka pendek dan jangka panjang dalam realisasi program, jadi sungguh naïf bagi kita menilai dan mengukur angka keberhasilan lewat 100 hari kerja. Kita harus sadari bahwasanya Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai visi tidak bisa semua nya terealisasi dalam waktu yang singkat.

Apalagi perlu struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang baik dan terstruktur. Disini kita harus tahu bersama bahwa dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Maluku sedang mengalami perombakan setelah masa pemerintahan transisi dari Gubernur sebelumnya ke Gubernur baru untuk mewujudkan Visi dan Misi, jadi berdampak sistematis untuk kebijakan dalam roda pemerintahan.

Jadi, Perencanaan yang realistis dan terkonsep pasti akan terwujud dengan waktu tak ditentukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan (baca : Gubernur Murad Ismail).

Baca Juga :  Perilaku Seks Bebas, Hancurkan Generasi Bangsa Indonesia

Menagih Janji Pemindahan Ibukota

Kritik yang disampaikan terkait menagih janji Gubernur Murad Ismail Dan Wakil Gubernur Barnabas Orno untuk pemindahan ibukota dari Ambon ke Makariki dengan tidak memperhatikan aspek prosedural adalah merupakan hal yang keliru, kenapa? Semua kebijakan harus mempunyai koridor hukum dan mekanisme yang harus didudukan.

Disini kita lihat secara analisis, Gubernur Murad Ismail bukan berarti tidak menginginkan pemindahan ibukota, namun harus diketahui semua bahwasanya wajib mempunyai syarat dan mekanisme yang dimana Gubernur juga harus memperhatikan hal teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai penelitian dan perancangan persiapannya apakah layak sesuai aspek prioritas prosedural ataukah tidak.

Karena sebagaimana kita ketahui melakukan pemindahan ibukota bukan seasuatu perkara yang mudah sesuai apa yang dipikirkan seperti membalikan telapak tangan, akan tetapi dia berdampak besar terhadap keberlangsungan masyarakat dan Daerah kedepan. Contoh kongkrit di Maluku Utara, kebijakan terkait pemindahan ibukota dari Ternate ke Sofifi mengalami kendala besar dan pengamat kebijakan pemerintah banyak melihat sebagai kebijakan yang tidak efektif dan salah pada sasaran sesuai dengan ekspektasi dan harapan.

Hal ini dan hal lainnya kemungkinan menjadi bahan pertimbangan menurut analisis hemat yang diperkirakan, karena kita masyarakat dan para pemangku jabatan serta stakeholder lainnya  pada prinsipnya menginginkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Gubernur Murad Ismail & Networking

Sosok yang terlahir dari kesederhanaan keluarga dan berbekal Komandan Korps Brimob Polri menjadikan satu-satunya orang Maluku yang pernah menjabat Jabatan tersebut sebelum menjabat Gubernur Maluku. Hampir tiga tahun lebih menjabat dari 31 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2018, sehingga sudah tak asing lagi namanya dalam peredaran sirkulasi pejabat pejabat Negara.

Di Indonesia, proses pemerintahan di daerah tidak terlepas pisahkan dari kebijakan dari pimpinan pusat karena ini menyangkut dengan roda pemerintahan secara kesinambungan. Dan akses itu tidak terlepas dari garansi undang-undang yang mengatur dan juga wajib ditopangi dengan nilai bergening yang kuat secara personal kepala daerah maupun bergening nilai daerah secara umum.

Karena lakon pemerintahan politik di Indonesia selalu berlandaskan Networking dan nilai personal kedaerahan. Sosok Gubernur Murad Ismail diuntungkan secara figuritas untuk Maluku, kenapa? Keresahan yang selama ini diasumsikan dan dibangun bahwa Maluku selalu dan sering dianaktirikan oleh pemerintah pusat bisa terjawab sesuai ekspektasi dan harapan public Maluku lewat sisi personal Gubernur Murad Ismail yang mumpuni lewat eksistensi proses perjalanan nya di kancah nasional.

Kebijakan-kebijakan strategis untuk nawacita kesejahteraan dan kemakmuran publik Maluku dapat terealisasi dengan baik lewat lobi dan bargaining yang maksimal, agar harapan publik dapat teratasi terlepas dari landasan otonom dari yang sudah pasti dalam genggaman tangannya. Lumbung Ikan Nasional (LIN) maupun undang-undang Provinsi Kepulauan dan poin-poin strategis lainya adalah merupakan topik yang selama ini selalu diusulkan dari khalayak publik untuk diakomodir oleh pemerintah pusat.

Baca Juga :  Perilaku Seks Bebas, Hancurkan Generasi Bangsa Indonesia

Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya akan menghasilkan perubahan yang jelas. Membuka pintu komunikasi, siapapun bisa langsung berkonsultasi dari Gubernur MI adalah membuktikan kepemimpinan ini tak berjarak. Maluku mempunyai sosok yang besar untuk sebuah harapan yang besar.

Rekam jejak kesuksesan kepemimpinan adalah keteladanan yang nyata, sangat banyak kepala daerah yang bekerja nyata, namun sorot lampu hanya ke Jakarta, dan dia (baca : Gubernur) pernah melakukan itu di pasar Mardika bahwa Maluku juga bisa langsung konfrimasi ke Menteri langsung melalui telepon genggam untuk mengkonfirmasi apa yang jadi kebutuhan dan permasalahan di daerah ini.

Kedekatan kedekatan emosional dengan pihak istana, jajaran mentri dan para petinggi lembaga negara lainya, terlepas dari amanah undang-undang adalah merupakan angin segar untuk Maluku kedepan lewat tangan Gubernur.

Murad Ismail & Potret Karakter Anak Maluku

Lakonnya yang tegas, berwibawa dan terbuka dalam tutur kata adalah merupakan gambaran potret anak Maluku secara utuh. Dengan sisi personal jati diri seperti ini, menjadikan dirinya beda dengan politisi politisi lain, kenapa? aAa yang lain dalam sosok ini yang membedakan dirinya dengan politisi lain yang banyak terlihat jaga image, banyak pencitraan dan menutup diri.

Dari anatomi psikologi politik dapat menggambarkan kejujuran lewat karakternya terbuka dan dan arah pembicaraannya yang lepas tanpa memoles argumen seperti kepala daerah yang lain.

Di era milenial abad ke 21 seperti sekarang jarang sekali kita menemukan karakterisik pemimpin seperti sedemikian rupa. Orang banyak melihat dan berasumsi bahwa Gubernur merupakan sosok yang arogan, padahal kita harus melihat secara logika terbalik bahwasanya ini merupakan sosok karakter asli anak Maluku yang jujur dan terbuka tanpa sandiwara.

Salah satu ukuran keberhasilan demokrasinya adalah akses yang terbuka, kepemimpinanya terlahir tanpa terikat dengan yang lama, kemunculan namanya tanda sirkulasi kepemimpinan ada di jalur yang benar. Ia menunjukan bahwa kekuasaan bukan digenggam melainkan dipakai untuk kemaslahatan.

Dia mampu mendobrak keadaan dengan tidak terjebak pada akses kaum kaum konglomerat yang biasanya menyuplai dana segar dan setelah terpilih akan menjadi penyembah mereka, seperti kita orang Maluku yang ingin hidup bebas seperti orang terdahulu yang merdeka dalam keberlangsungan hidup.

Sekarang tugas kita adalah mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan menganalisis deskriptif dimana melihat kebijakan dan perkembangannya dibawah tangan Gubernur Murad Ismail. Keberlangsungan daerah di dapat dengan kebijakan pemerintah daerah sesuai aspek kondisonal kedaerahan dan Visi Misi yang telah dicanangkan. Karena tujuan dan sasaran kebijakan adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Maluku.

Penulis Adalah Fungsionaris Pengurus Besar HMI/Pemuda Jasirah

Isi Diluar Tanggung Jawab Redaksi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :