Faktual.net – Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026 – Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) yang menaungi PGI, KWI, PGPI, PGLII, PBI, BK, GMAHK, dan GOI mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang tegas terkait situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Dalam pernyataannya, FUKRI menekankan bahwa pendekatan militeristik yang selama ini ditempuh tidak menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang penderitaan dan siklus kekerasan.
Lebih dari lima dekade setelah integrasi, luka kemanusiaan di Papua belum kunjung sembuh. Konflik bersenjata terus merenggut nyawa dari berbagai pihak—Orang Asli Papua, warga sipil, aparat keamanan, hingga kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, tokoh agama, guru, dan tenaga kesehatan. Peristiwa tragis yang terjadi belakangan ini di Intan Jaya dan wilayah lain menunjukkan bahwa ini bukan masalah sesaat, melainkan krisis struktural yang belum terselesaikan dengan cara yang bermartabat.
Di saat bersamaan, kebijakan negara terus memperkuat pendekatan keamanan lewat penambahan personel militer dan pembangunan instalasi pertahanan. FUKRI mempertanyakan hal ini: apakah langkah tersebut menjawab kebutuhan mendasar warga Papua, atau justru menambah rasa takut dan ketidakpercayaan?
Sebagai pembawa damai menurut ajaran iman, FUKRI menegaskan bahwa keamanan sejati lahir dari keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan dialog yang tulus—bukan semata dari kekuatan senjata. Sikap ini juga berlandaskan konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak hidup dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
Poin Utama Pernyataan Sikap FUKRI:
1. Keprihatinan Mendalam: Setiap nyawa manusia adalah ciptaan Allah, tidak ada alasan politik maupun keamanan yang dapat membenarkan hilangnya martabat dan kehidupan. Seluruh pihak yang bersenjata diminta segera menghentikan kekerasan dan mengutamakan keselamatan warga sipil.
2. Minta Evaluasi Menyeluruh: Dominasi pendekatan militeristik terbukti gagal menghadirkan perdamaian, malah memicu pengungsian dan trauma sosial. Kesejahteraan rakyat diukur dari pendidikan, kesehatan, perlindungan hak adat, dan keadilan ekonomi—banyaknya jumlah aparat bukan ukuran keberhasilan.
3. Prioritas Penanganan Kemanusiaan: Ribuan pengungsi internal masih hidup dalam keterbatasan ekstrem. Negara wajib hadir melindungi kelompok paling rentan ini, tidak sekadar memperluas kebijakan keamanan.
4. Dialog Adalah Jalan Terbaik: Dialog inklusif, jujur, dan bermartabat bukan tanda kelemahan, melainkan wujud kedewasaan demokrasi untuk menyembuhkan luka dan membangun kepercayaan.
5. Penyelamatan Nyawa Jadi Prioritas: Gereja berpihak pada kehidupan dan mereka yang menderita, bukan pada kekerasan apa pun bentuknya.
6. Dukung Pelayanan Gereja: Gereja-gereja diminta memperkuat pelayanan kemanusiaan, trauma healing, dan rekonsiliasi. Pemerintah diminta memberi ruang luas tanpa stigma atau kecurigaan, karena pelayanan kasih bukanlah gerakan politik terlarang.
FUKRI mengajak seluruh elemen bangsa dan gereja untuk terus mendoakan agar jalan damai terbuka, serta para pemimpin negara diberi hikmat mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Seperti firman Tuhan melalui Nabi Mikha: berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan-Nya.
Pernyataan sikap ini disampaikan secara bersama oleh delapan persekutuan gereja dan lembaga Kristen terbesar di Indonesia sebagai wujud kepedulian dan doa bersama bagi Tanah Papua dan seluruh bangsa.
Reporter: Tomi Simanjuntak
