Faktual.Net, Kendari, Sultra – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DukCapil) Kota Kendari pada Senin, 8/6/2020.
RDP tersebut digelar dalam rangka menindak lanjuti adanya informasi KTP palsu asal WNA, atas nama Wawan Saputra yang sempat viral dimedia sosial beberapa minggu lalu. Dan sekarang sudah masuk tahap penyelidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
Kepala Dinas Dukcapil, Hj. Asni Boneo menjelaskan, setelah mendengar hal itu, pihaknya langsung melakukan penelusuran pada database dan hasilnya bahwa tidak pernah melakukan perekaman terhadap orang tersebut.
“Setelah mendengarkan berita tersebut, Dukcapil langsung melakukan penelusuran pada database dan hasilnya yang bersangkutan tidak pernah melakukan perekaman,” Ucap Asni.
Anehnya, terkait Kartu Keluarga (KK) yang juga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pihak Dukcapil malah tidak mengetahui dari mana yang bersangkutan mendapatkan KTP nya.
“Sekarang Dukcapil telah menonaktifkan KK yang bersangkutan beserta keluarganya karena ada perbedaan antara KK yang beredar dengan KK yang dimiliki Dukcapil,”Terang Kadis Dukcapil itu.
Atas insiden tersebut, Komisi I DPRD Kota Kendari menyampaikan agar Kadis Dukcapil mengevaluasi seluruh jajarannya Sampai ditingkat bawah, karena hal itu merupakan pemalsuan atas dokumen Negara.
RDP yang digelar atas respon terkait keresahan masyarakat dan juga sebagai bentuk pengawasan DPRD Kota Kendari terhadap pelayanan publik oleh Dukcapil.
RDP anggota DPRD komisi I : Rizki Brilian Pagala, S.Ars, H. Rahma Tawulo, SH, Hj. Rusiawati Abunawas SE, Abdul Razak, SP, Drs. Aman Labelo dan La Ode Lawama, SH. (Rasid)
