Faktual.net,Kendari — Pelaksanaan agenda UCLG di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi sorotan publik. Kegiatan berskala internasional yang digelar dengan konsep megah tersebut dinilai belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas.
Sejumlah warga mengaku bangga karena agenda itu dianggap mampu mengangkat citra daerah di tingkat nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, muncul kritik terkait keterbatasan akses masyarakat terhadap sejumlah rangkaian kegiatan yang berlangsung. Pada Sabtu (9/5/2026)
Beberapa area acara disebut dijaga ketat dan hanya dapat diakses oleh tamu undangan tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan agenda, termasuk keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran, agenda kerja sama, hingga dampak langsung bagi masyarakat lokal.
Sekretaris GMNI Kendari, Wandi, menilai kegiatan internasional seharusnya tidak hanya menampilkan kemegahan seremonial, tetapi juga memberikan ruang keterlibatan rakyat secara terbuka.
“Agenda sebesar ini mestinya menjadi momentum memperlihatkan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Wandi saat dimintai tanggapannya,
Menurutnya, transparansi menjadi poin penting agar publik mengetahui tujuan utama kegiatan serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat Sultra setelah agenda berlangsung.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan panitia penyelenggara memberikan penjelasan terbuka terkait pembiayaan kegiatan, hasil forum, serta bentuk kerja sama yang akan dijalankan pasca kegiatan UCLG.
“Kalau memang agenda ini membawa dampak positif untuk daerah, maka masyarakat harus dilibatkan dan diberikan akses informasi yang jelas. Jangan ada kesan eksklusif dalam agenda publik,” tambahnya.
Di media sosial, pelaksanaan agenda UCLG Sultra turut ramai diperbincangkan. Sebagian masyarakat mendukung penuh karena dianggap menjadi peluang promosi investasi dan pariwisata daerah. Namun sebagian lainnya berharap pemerintah lebih terbuka dan inklusif dalam pelaksanaan agenda internasional tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara menyebut pembatasan akses dilakukan demi menjaga kelancaran acara dan standar pengamanan tamu internasional. Meski demikian, kritik mengenai keterbukaan publik masih terus menjadi perhatian berbagai kalangan di Sultra,
Reporter : Sattu
