oleh

Direktur SMRC Bakal Polisikan Salah Satu Calon Kandidat Di Taliabu

Faktual, Net. Malut. Upaya mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat untuk maju bertarung pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, salah satu kandidat bakal calon di kabupaten Pulau Taliabu nekat memalsukan hasil survey dengan mencatut nama lembaga SMRC (Saiful Mujani Reserch Consulting) untuk dimasukan sebagai salah satu persayaratan ke DPP Partai Demokrat.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas saat diconfirmasi wartawan media ini melalui telephone, pada Senin, (27/7/20). dia mengatakan setelah dokumen tersebut dimasukan oleh salah satu bakal calon di Kabupaten Taliabu itu ke DPP Partai Demokrat, dirinya kemudian dihubungi oleh Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arif untuk memastikan keabsahan dari dokumen tersebut.

Dan menurut Sirojudin, Dokumen yang berisi hasil survey yang mencatut nama SMRC itu tidak benar dan sengaja dipalsukan oleh kandidat bersangkutan. untuk itu, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Baca Juga :  Mengenal Lebih Dekat Bang HAE Dari Karier Hingga Jodoh

“Kita sedang melacak nama tokoh yang dimaksud agar bisa bertanggungjawab dengan perbuatannya, dan saya belum mau menyebut nama itu siapa karena kuasa hukum kami sedang memproses,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sirojudin mengaku bahwa SMRC sejauh ini belum melakukan survey di Provinsi Maluku Utara terkhusus di Kabupaten Taliabu, sehingga laporan survey yang dibuat oleh bakal calon kandidat di Pulau Taliabu yang berisi SMRC melakukan Survey pada tanggal 5-18 Juni 2020 itu tidak benar, olehnya itu SMRC tidak bertanggungjawab dengan Hasil survey yang menggunakan logo SMRC, karena dokumen yang digunakan merupakan survey palsu.

Baca Juga :  Antusias Masyarakat Aketobololo Sambut Kedatangan Paslon AMAN

“Kami berharap yang bersangkutan punya itikad baik untuk mengklarifikasi ke publik tentang perbuatannya ini bertujuan untuk apa. meski begitu persoalan ini tidak akan ditolerir karena telah melanggar hak dari lembaga kami, sehingga untuk proses hukumnya tetap jalan,” tegasnya.

Pasalnya, Tindakan pemalsuan hasil survey tidak sekedar perbuatan pidana, tapi juga tindakan yang akan merusak tatanan demokrasi pilkada. untuk itu Sirojudin menegaskan bahwa jika sejak awal pasangan calon dalam pilkada telah berani menghianati suara rakyat dengan menggunakan hasil survey palsu untuk mendapatkan dukungan partai, kedepannya pastinya berpotensi menghianati hasil pilihan rakyat dalam kotak suara jika telah terpilih nanti.

 

Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :