Faktual.Net, Butur, Sultra – Masa Aksi yang tergabung dari Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) Kabupaten Buton Utara (Butur) melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Verry Labuan Bajo pada, Senin (14/12).
Masa Aksi menilai, dengan adanya pelabuhan Verry tersebut menyisahkan banyak kejanggalan yang sejauh ini masih perlu dipertanyakan. Hal itu dikatakan Laode Dusrun selaku Korlap Aksi Usai Unjuk rasa berlangsung pada pers media ini.
“Kami sangat sayangkan, Jika hadirnya pelabuhan itu bukan hanya membawa perputaran ekonomi juga meresahkan masyarakat Labuan Bajo,” ungkap Laode pada, Selasa (15/12/2020)
Kejanggalan itu, pertama masa aksi mempertanyakan sertifikat tanah rumah masyarakat yang dipindakan akibat adanyan pembangunan pelabuhan Verry. Selain itu, Laode Dusrun juga menyatakan ada hal lain diluar mekanisme pelabuhan yang dilakukan oknum bukan bagian dari petugas pelabuhan.
“Heran pedagang kaki lima yang berjualan di dalam terminal dilarang sesuka hati oleh oknum yang bukan bagian dari petugas pelabuhan. Jika ada larangan, seharusnya kepala pelabuhan yang menyampaikan dan bukan orang luar,” jelasnya.
Selanjutnya, unjuk rasa yang berlangsung dari pagi hingga siang itu bertujuan untuk menyambungkan tuntutan masyarakat kepada pihak yang bersangkutan mulai dari Dishub Perhubungan Provinsi, Pemerintah Kecamatan Wakorut serta Pemerintah Desa Labuan Bajo.
“Ini sasaran kami, setidaknya mereka bisa mendengarkan keluhan masyarakat bawah. Bukan hanya memikirkan kepentingan kelompok dan individu mereka. Kasihan masyarakat semua terbelenggu hanya persoalan ketidak jelasan pemerintah,” lanjutnya.
Kata dia, pergerakan atas hak rakyat itu akan terus berlanjut sampai hak rakyat masyarakat diberikan “pergerakan ini akan terus kami lakukan, sampai hak masyarakat diberikan. Soal banyak dan tidaknya masa aksu bukan suatu masalah untuk menghentikan aksi susulan,” tutup Laode Dusrun
Untuk diketahui, saat berita ini diterbitkan belum ada satu pun konfirmasi dari pihak terkait.
Rep : Zahirudin
