oleh

Dampak Covid-19, BEM Hukum UHO Minta Rektor Dan Kemendikbud Gratiskan UKT Mahasiswa

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) meminta Pihak Rektor dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa UHO.

Tuntutan ini disampaikan atas timbulnya implikasi soal kondisi ekonomi dan juga hak mahasiswa yang terpangkas saat proses perkuliahan dilakukan secara daring atau online.

Ketua BEM Hukum UHO Sunarto mengatakan, sejak dikeluarkannya surat edaran nomor : 02/UN29/RT/2020 poin dua tentang seruan kegiatan belajar mengajar digantikan dengan metode pembelajaran online atau dengan jaringan (Daring), sangatlah menguras kondisi ekonomi orang tua mahasiswa.

Dengan kebijakan ini, tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh, dikarenakan memikirkan beban biaya paket data internet selama proses perkuliahan berlangsung. Belum lagi memikirkan orang tua yang sulit mencari nafkah akibat Covid-19.

Sunarto mengaku mendapat bantuan paket data dari pihak kampus sebesar 8GB. Namun bantuan itu tidak mencukupi dari kebutuhan mahasiswa selama pembelajaran online berlangsung.

“Bantuan paket data sebesar 8GB itu hanya bisa digunakan beberapa hari saja, sementara kuliah online berlangsung cukup lama,” ungkap Sunarto kepada Media Faktual,Net melalui Via WhatsApp pada Sabtu, 6/6/2020.

Baca Juga :  Cek Langsung Kebutuhan Sekolah di Baubau, Asrun Lio Juga Perkenalkan Seluruh Pejabat  Dikbud Sultra

Hampir secara totalitas mahasiswa Hukum UHO merasa resah dengan kebijakan kuliah online yang kurang efektif dan efisien bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Selain kendala ekonomi, sebagian besar mahasiswa memilih pulang bersama orang tuannya dengan beban hidup di kota yang begitu besar, ditambah lagi akses internet di kampung yang kurang baik dalam mengikuti kuliah online.

Ditambahkan Ketua pergerakan BEM FH UHO, Muhammad Akbar menuturkan, adanya kebijakan secara nasional untuk stay at home (dirumah saja) agar terhindar dari Covid-19, hampir seluruh masyarakat kalangan bawah dan menengah hanya bisa mencukupi kebutuhan primer makan dan minum tidak cukup dari itu.

Melalui kajian khusus keluarga besar FH UHO atas persoalan itu, jika dilihat secara perspektif Regulasi yaitu peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi (Permenrisetdikti) No 39 tahun 2017 tentang UKT-BKT telah dijelaskan dalam pasal 5 :

1. Pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:

Baca Juga :  Cek Langsung Kebutuhan Sekolah di Baubau, Asrun Lio Juga Perkenalkan Seluruh Pejabat  Dikbud Sultra

a). ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
b). perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin PTN.

“Maka dari itu Rektor UHO sebagai pimpinan PTN harus membijaki persoalan ini dengan mengurangi biaya UKT mahasiswa sebagai tanggung jawab teknis dan etis atas penegakan keadilan dalam tatanan birokrasi kenegaraan dan khususnya birokrasi kampus dan memberikan kompensasi akibat kuliah Online ini,” Jelas Muhammad Akbar.

“Karena ini adalah masalah pokok maka jangan sampai dengan biaya UKT yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi pendidikan di masa covid-19 dapat membuat banyak mahasiswa UHO memilih untuk berhenti studi akibat tidak mampu lagi membayar biaya UKT. Sebab banyak orang tua mahasiswa yang ikut terkena imbas pandemi COVID-19 dari segi ekonomi,” tutupnya.

Reporter : Rasidman

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :