oleh

Camat Tellulimpoe Mati Lampu?, Kantor Desa Segel!, ini Kata PMD

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Sinjai menyatakan sikap tegasnya, menolak atas penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Menurut keterangan Andi Asiz Soi, bahwa usulan yang dilakukan camat Tellulimpoe, Andi Saoraja Arie Lesmana tidak menujukkan komitmen seorang pemimpin yang melakukan perubahan atas usulan pertama atas Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Desa Bua yang di keluarkan sendiri.

Bahkan, mantan Kepala Desa Bua ini mengancam akan mendatangi Kantor Bupati Sinjai dengan kekuatan massa yang cukup besar apabila keputusan tersebut tidak di tarik kembali.

” Kami mantan Kades Bua sekaligus Ketua APDESI Kabupaten Sinjai akan turun ke Kantor Bupati bersama massa dari Desa Bua apabila pelaksana Kepala Desa Bua yang di usul oleh Camat Tellulimpoe yang menunjuk sdr Odde.S.Sos tidak di tarik” ucap Andi Azis, Selasa (27/07/2021).

Dikatakanya, usul pertama yang dilakukan Camat Tellulimpoe, bahwa Plt Desa Bua (Odde, S.Sos red) itu akan menjabat di Desa Suka Maju, namun usul kedua kata dia, Camat memindahkannya ke Desa Bua setelah bertemu seseorang pada hari Rabu 23 Juni 2021 lalu, sehingga menurut nya hal ini menjadi pertanyaan besar.

” Pertama diusulkan yang bersangkutan di Desa Suka Maju tetapi kemudian Camat Tellimpoe meralat setelah bertemu seseorang. Akhirnya di usul tunggal sdr. Odde Penjabat di Desa Bua” Bebernya.

Lanjut Andi Asiz, bahwa yang di sampaikan Camat kepada Bupati Sinjai, ada Kadus menghadap sebanyak 6 orang yang tidak menerima pelaksana Desa yang di usulkan sebelumnya.

” Kami sampaikan bahwa BPD juga tidak setuju dengan penujukan yang bersangkutan dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati, bahwa yang harus menjabat pelaksana harus netral, bukan menjabat untuk melakukan upaya mencari kekisruhan” terang Andi Asiz Kepada saat dihubungi via telepon.

“Saya Ketua APDESI meminta kepada Bupati agar mengevaluasi Camat yang main-main dan perbuatan seperti ini tidak seharusnya di lakukan apa lagi kalau ada masuk “kanton” “tidak ada kata keluarga dalam jabatan.” Pungkas Andi Asiz Soi.

” Ini perbuatan Camat mencoreng nama Bapak Bupati, karena Bupati hanya menerima usul dari camat, Hentikan Camat kalau begini modelnya Pak Bupati,” tegasnya.

Sementara Camat Tellulimpoe, Andi Saoraja Arie Lesmana yang di hubungi via pesan Whatsapnya hanya menjawab singkat.

” Subhanallah, Saya berperasangka baik saja” bebernya.

Ket.foto: Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai Abdul Khalik

Dikutip, Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai Abdul Khalik juga membenarkan informasi tersebut.

Sekaligus menurut Khalik sapaan akrabnya, persoalan tersebut hanya memerlukan komunikasi. Rabu (28/07/2021)

“Itu dikomunikasikan saja. Saya kira PMD Sinjai tidak akan diam saja, begitu pun pimpinan pasti akan mengambil langkah-langkah yang bijak. Karena yang dibutuhkan hanya perlu melakukan komunikasi,” paparnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya Khalik juga menanggapi yakni, jika terdapat Penjabat Kepala Desa yang telah dilantik, terkadang tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan mantan kepala desa.

Menurut Khalik, sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lantaran kata Khalik, kepala desa defenitif berarti sudah selesai periode masa jabatannya.

“Apalagi di dalam aturan, jika kepala desa telah selesai periodenya dan belum dilaksanakan pilkades, harus ada penjabat kepala desa,” terangnya.

Lebih lanjut Ia bilang, sekaligus juga kewenangan penjabat hampir sama dengan pejabat definitif.

“Olehnya itu, tidak perlu ada masalah. Dilanjutkan saja sesuai dengan koridor dan aturan, serta jangan melenceng dari aturan,” ucapnya.

Ia bilang, mantan kepala desa jika ingin memberikan saran atau masukkan mungkin terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan tingkatkan.

“Boleh memberikan saran yang jelas sesuai dengan aturan. Begitu pun dengan penjabat jika merasa terdapat hal-hal yang kurang, pejabat juga mestinya harus berkomunikasi, apa yang perlu diperbaiki,” sarannya.

Apalagi ucap Khalik, masa jabatan penjabat sebenarnya tidak terlalu lama, karena setelah dilakukan Pilkades dan sudah ada kepala desa yang terpilih, masa jabatan penjabat otomatis sudah selesai.

“Kenapa mesti terdapat penjabat di desa karena sistem di desa itu terus berjalan, meskipun kepala desa di suatu wilayah masa periodenya telah selesai. Olehnya itu, ditunjuklah penjabat. Sehingga diharapkan tidak perlu terjadi hal seperti ini,” jelasnya.

Apalagi kata Khalik, SK penjabat ditanda tangani langsung oleh Bupati.

“Usulan penjabat ini dari camat ke Bupati. Namun pada intinya persoalan yang ditunjuk jadi penjabat adalah sepenuhnya kewenangan pak Bupati,” bebernya.

Adapun, persyaratan seseorang dapat menjadi penjabat yakni, yang jelas PNS.

“Tidak ada persyaratan yang lain selain PNS. Sehingga, bisa saja penunjukan penjabat ini orang lain di luar dari instansi. Itu bisa saja terjadi karena sepenuhnya kewenangan Pak Bupati,” bebernya.

Informasi yang di himpun, sebelumya usulan pertama untuk Desa Bua atas nama M Kabir. S.Sos, dan Alimudin S.Sos dan Odde S.Sos di Desa Suka Maju, namun kemudian pada usulan kedua muncul nama Odde, S.Sos yang kemudian menjabat Plt di desa Bua.

Laporan: rn/ta/dzul

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :