Oleh: Jumran Amin S,Sos
Faktual.Net, Konawe Utara — Banjir berulang yang melanda Desa Puuwanggudu kembali menegaskan bahwa wilayah ini berada di daerah rawan sejak lama.
Catatan sejarah bahkan menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah diperingatkan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1823 sebagai lokasi berbahaya karena topografi dataran rendah yang mudah terendam.
Pemerintah kolonial Belanda secara tegas menetapkan kawasan yang kini menjadi Desa Puuwanggudu sebagai zona terlarang untuk pemukiman.
Peta kuno yang pernah disimpan seorang tokoh Wanggudu, dikenal sebagai Pak Tukang, menunjukkan wilayah itu sebagai daerah cekungan yang menjadi jalur air alami.
Namun perkembangan penduduk dan pemekaran wilayah tetap mendorong kawasan ini dihuni hingga akhirnya menjadi desa definitif pada 2010.
Dalam hampir satu abad, banjir Puuwanggudu tercatat berulang pada tahun 1929, 1949, 1977, 1994, 1996, 2006, 2013, 2019, 2020, 2023, hingga 2024. Puncak bencana terjadi pada tahun 2019, ketika 86 rumah tenggelam dengan ketinggian air mencapai 4 meter, menjadikannya banjir terbesar sepanjang sejarah desa.
Desa ini dihuni oleh 477 jiwa dari 142 kepala keluarga, dengan 99 persen bekerja sebagai petani, sehingga setiap bencana berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi warga.
Selain kerusakan tutupan hutan sejak masa perdagangan kolonial abad ke-18—saat rotan, damar, dan kayu diangkut melalui pelabuhan Wawalindu, Andowia, dan Wanggudu,warga kini menilai bahwa aktivitas pertambangan nikel di wilayah hulu turut memperparah kerentanan banjir.
Sejumlah warga menyebut perubahan besar pada bentang alam, seperti pengerukan tanah, pembukaan lahan, serta jalur transportasi tambang, membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Ketika hujan deras turun, air langsung meluncur ke dataran rendah Puuwanggudu tanpa hambatan alami seperti hutan atau lapisan tanah yang stabil.
Kondisi inilah yang menyebabkan debit air pada musim hujan meningkat lebih cepat dibandingkan dekade sebelumnya.
Setiap banjir besar terjadi, akses jalan terputus, ratusan rumah terendam, kebun dan sawah rusak, serta aktivitas ekonomi berhenti total. Banjir 2019 bahkan disebut warga sebagai “banjir paling menghancurkan” karena memutus seluruh jalur logistik selama berhari-hari.
Warga Puuwanggudu berharap pemerintah daerah mengambil langkah strategis seperti:
Normalisasi aliran sungai dan jalur air, Pemulihan kawasan hutan wanggudu sebagai penyangga alami, Pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang di hulu, Penataan ulang zona permukiman yang berada di titik genangan berat.
Banjir Puuwanggudu bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem, tetapi akumulasi dari sejarah panjang perubahan lingkungan—mulai dari eksploitasi kolonial hingga aktivitas industri modern.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas agar peringatan dari masa lalu tidak terus terulang dalam bentuk bencana setiap tahun.
