Faktual.Net, Kendari, Sultra – Telah dikabarkan Presiden Joko Widodo, besok akan menghadiri hajatan Munas Kadin Indonesia ke-VIII, di Kota Kendari. Hal itu, di hebokan dikalangan masyarakat dan beberapa lembaga internal baik eksternal Mahasiswa se- Sulawesi Tenggara (Sultra).
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Halu Oleo (UHO), Ketua MPM UHO dan beberapa pimpinan lembaga lainnya, dinilai mengatasnamakan keluarga besar mahasiswa (KBM) tanpa koordinasi dengan beberapa lembaga mahasiswa kampus, dalam penyambutan Presiden Jokowi dalam agenda Munas Kadin dan meminta tuntaskan pelanggaran HAM Tragedi 26 September 2019.
Faan Ketua komisi keorganisasian BEM UHO. Menanggapi hal itu, melahirkan statemen yang kontroversial seperti yang di lakukan oleh ketua BEM UHO dan ketua MPM, yang dinilai telah menggaransi kan lembaga kampus.
“Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi mahasiswa mahasiswa UHO, yang mengatasnamakan KBM UHO seharusnya ada konfirmasi secara kelembagaan dan ada undangan rapat terbuka bagi seluruh pimpinan lembaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, dugaan kuat bahwa gerakan yang mengataskan KBM UHO tersebut terkesan menggaransi kan dan tentunya hal ini menjadi tamparan keras bagi seluruh mahasiswa pada umumnya.
“Harusnya kelembagaan kampus lebih berfokus untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi yang baik,” Jelas Faan.
Ternyata hal yang sama juga dialami oleh Andi selaku ketua BEM FKIP dengan mengatasnakan KBM UHO tanpa koordinasi. “Sangat prihatin atas ke terburu buruan lembaga BEM UHO dan MPM UHO sehingga terkesan bukan lembaga yang profesional dalam pengambilan sikap,” ujarnya, Selesa (29/06).
Sementara itu, Ricky Sarwan selaku ketua HMJ Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UHO merasa sangat tersinggung atas sikap yang di tunjukan oleh Ketua BEM dan ketua MPM UHO. Dari pernyataan sejumlah pimpinan lembaga mengungkapkan harapan terhadap KBM tidak gampang terjebak dalam tendensi politik yang berkedokan aksi kemanusiaan untuk tujuan kepentingan kelompok dengan memanfaatkan momentum yang ada, akan hadirnya Presiden RI.
“Mereka menganggap bahwa KBM UHO seolah-olah milik pribadi mereka sehingga kemudian sewenang-wewenang mengatas namakan KBM UHO tanpa ada Kordinasi yang masif secara kelembagaan dan administratif,” Kata Ricky.
Purmadana juga menilai, dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi di kota Kendari semoga mampu menjawab harapan-harapan masyarakat yang dimana tidak hanya sekedar membuka agenda kegiatan Munas kadin yang ke VIII.
“Semoga kehadiran Presiden Jokowi bisa menjadi solusi dari berbagai problematika yang hadir di bumi anoa Sultra,” ungkap Purmadana selaku wakil ketua BEM UHO.
Dia menambahkan, terkait agenda kunjungan yang di lakukan oleh Presiden Jokowi tentunya memiliki beberapa tujuan, yang dimana bukan hanya sekedar hadir dalam agenda pembukaan Munas kadin, akan tetapi hadir mengevaluasi giat vaksinasi yang telah di terapkan oleh pemerintah Sultra.
“Kunjungan ini tentunya sangat di apresiasi oleh kawan kawan dan sejumlah pimpinan lembaga mahasiswa UHO, yang dinilai kehadiran Presiden Jokowi, sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian terhadap masyarakat Sultra terkhusus Kota Kendari,” pungkas Purmadana.
Untuk diketahui, pelaksanaan Munas VIII KADIN di Kota Kendari Sultra pada 30 Juni 2021 turut dibuka oleh Presiden Joko Widodo bersama sederet menterinya juga rencananya dihadiri Ketua DPR, DPD dan MPR RI. (Red).
