Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – 28 September 2025 – Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade kini memasuki fase baru, ditandai dengan perubahan geopolitik global dan meningkatnya perhatian terhadap isu kemanusiaan. Dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Arah Baru Israel-Palestina” yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan Simposium Setara Menata Bangsa (SSMB), para pembicara dan penanggap menghadirkan pandangan strategis, teologis, dan historis yang beragam, menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mencapai perdamaian.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais), Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menyoroti bahwa kerangka lama seperti “Oslo Accord” sudah tidak memadai. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama: normalisasi Israel dengan negara-negara Arab (Abraham Accord), eskalasi kekerasan di Gaza, dan perpecahan internal Palestina. “Realitas di lapangan menunjukkan adanya integrasi ekonomi dan keamanan yang sulit dipisahkan. Arah realistis bukan lagi dua negara yang benar-benar terpisah, tetapi satu ruang politik yang saling terhubung,” tegas Soleman. Ia memperkenalkan konsep “Abraham Accord Plus” yang menggeser fokus dari keamanan negara menuju keamanan manusia, menekankan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak.
Dari perspektif Alkitab, aktivis Pro-Israel sekaligus founder Hadassah of Indonesia, Monique Rijkers, menegaskan bahwa tanah Yudea, Samaria, dan Gaza adalah tanah yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Menurutnya, upaya mendirikan negara Palestina di wilayah tersebut merupakan kompromi yang keliru dan mengabaikan kebenaran firman Allah. Monique juga mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di PBB yang tidak mengecam Israel serta rencana pengiriman 20.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian. Ia mengungkapkan adanya kerja sama ekspor-impor, pariwisata, dan teknologi antara Indonesia dan Israel, bahkan rencana pembangunan pabrik teknologi medis Israel di Indonesia.
Menanggapi pandangan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pendeta Harsanto Adi, melihat dinamika konflik sebagai “penggenapan Firman Tuhan”. Ia menyoroti keajaiban sejarah Israel yang selalu bertahan dalam berbagai perang sejak 1948, meskipun banyak negara mendukung lahirnya negara Palestina. “Hari ini kita menyaksikan tangan Tuhan bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Center For European Union Studies dan mantan Diplomat, Partogi Samosir, menilai bahwa “perdamaian penuh” akan sulit terwujud karena konflik ini memiliki akar teologis yang mendalam. Ia menyebut pengakuan negara Palestina oleh negara-negara besar sebagai kemenangan simbolis yang belum menyentuh realitas di lapangan. Partogi juga mengingatkan warga gereja di Indonesia untuk bijak dalam membincangkan isu ini mengingat Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, agar komunikasi dan dialog tetap menyejukkan.
Soleman B. Ponto menambahkan bahwa perubahan sikap beberapa negara yang kini mendukung Palestina lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi dan politik global, bukan karena perubahan keyakinan mendasar. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan menyerahkan Yudea dan Samaria karena keyakinan yang tak tergoyahkan, mengingat tragedi masa lalu seperti Bukit Masada dan Holocaust.
Monique Rijkers juga meluruskan persepsi keliru terkait isu kemanusiaan, menyatakan bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang berperang sambil memberi makan musuhnya dan memerintahkan evakuasi warga sipil sebelum serangan. Ia juga menyoroti masih adanya tawanan perang dan jenazah yang disandera oleh Hamas, menyerukan pembebasan mereka sebagai bagian dari kepedulian kemanusiaan.
Menutup dialog, Soleman B. Ponto menyimpulkan bahwa masa depan Israel akan terus menjadi “titik benturan” antara keyakinan iman dan realitas politik. Solusi dua negara tampak semakin jauh dari kenyataan. Perdamaian hanya mungkin jika terjadi perubahan fundamental, baik dalam ideologi politik internal Israel, jaminan keamanan regional tanpa dominasi Israel, maupun penarikan dukungan besar-besaran dari Amerika Serikat. “Diskusi ini telah menunjukkan bahwa perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara jauh dari kenyataan,” pungkasnya.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
