Faktual.net, Bone, Sulsel– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menggelar rapat paripurna di ruang rapat utama, Watampone, Sabtu (26/7/2025).
Agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bone.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, anggota DPRD, Forkopimda, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Bone. Dua Ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (2025–2029) dan Ranperda tentang Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Andi Purnamasari Amier, menyampaikan pandangan umum beserta sejumlah catatan kritis dan masukan. Namun, fraksi menekankan bahwa dokumen perencanaan tersebut perlu didukung kajian mendalam, khususnya dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan berbasis potensi.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya program unggulan yang terukur, strategi pembangunan lima tahun ke depan yang jelas, serta penanganan isu strategis seperti kemiskinan, layanan dasar, dan ketimpangan antarwilayah.
“ Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang akan ditempuh untuk mencapai target PAD, serta mengingatkan pentingnya implementasi RPJMD secara konkret, tidak sekadar dokumen perencanaan,” kata Andi Purnamasari Amier.
Penataan OPD perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Fraksi Gerindra juga mengingatkan perlunya pengukuran beban kerja yang objektif dalam penggabungan beberapa OPD, agar tidak menurunkan kualitas layanan publik,” kata Puang Cece
Disamping itu, kesiapan sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian agar struktur baru tidak membebani fiskal daerah. Gerindra menekankan pentingnya langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pelayanan selama masa transisi.
Pemerintah Kabupaten Bone diminta menyiapkan arahan teknis, pelatihan pegawai, dan penguatan sumber daya untuk menjamin pelayanan tetap berjalan optimal di tengah perubahan struktur organisasi.
Pada akhir Andi Purnamasari yang bawakan pandangan umum Fraksi Gerindra menyatakan mendukung kedua Ranperda tersebut selama tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas birokrasi. “Kami berharap pembahasan lanjutan dilakukan secara mendalam, terbuka, dan berbasis data yang objektif,” tegas Andi Purnamasari.
Reporter Muh Tahar
