AMPRI Akan Aksi 9.000 Massa 22/5/2019 Evaluasi Total Penyelenggara Pemilu

702

Faktual.Net, Jakarta. Melihat perkembangan dan dinamika politik pasca Pilpres 2019 yang semakin memanas dan akan berakibat terhadap disintegrasi bangsa serta hilangnya legitimasi KPU RI, BAWASLU RI dan Paslon yang akan di tetapkan sebagai pemenang 22 Mei 2019 mendatang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Aliansi Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (AMPRI) memandang perlu melakukan aksi besar dengan 9.000 massa menuntut evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu (KPU RI dan BAWASLU RI).

Kepada media, koordinator umum AMPRI Raja Agung Nusantara mengatakan pada Sabtu, 18/5/2019 bahwa setelah melihat dan mengkaji proses penyelenggaraan Pemilu 2019. AMPRI menyimpulkan :

1. Pemilu 2019 ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia.

2. Telah terjadi kecurangan pemilu yang  terstruktur, sistematis, masif dan brutal di berbagai tingkatan.

Baca Juga :  Surunuddin dan Bahasmi Kembalikan Berkas Formulir Cabup dan Cawabup Konsel di Partai Demokrat

3. Mengakibatkan meninggalnya 600 nyawa petugas penyelenggara pemilu dan ini merupakan tragedi kemanusiaan terburuk dalam catatan demokrasi kita.

4. Dalam Sidang BAWASLU RI telah di putuskan bahwa KPU RI dinyatakan bersalah dalam proses Situng dan harus di stop atau di hentikan.

Maka menurut Raja Agung Nusantara dengan pertimbangan kepedulian, kemanusian dan akal sehat. “Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (AMPRI) Akan Melakukan Aksi Demonstrasi kepung kantor KPU RI dan BAWASLU RI”, katanya.

Dirinya merinci bahwa estimasi massa yang akan aksi pada 22 Mei 2019 dari lembaga yang dipimpinnya lebih kurang 9.000 Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Indonesia.

Dikatakannya bahwa Sumber Massa Aksi dari DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Bogor,  Cianjur.

Baca Juga :  Surunuddin dan Bahasmi Kembalikan Berkas Formulir Cabup dan Cawabup Konsel di Partai Demokrat

Raja Agung Nusantara menambahkan bahwa tuntutan lembaganya adalah :

1. Meminta Komisioner BAWASLU memberikan rekomendasi kepada KPU RI untuk Pemungutan Suara Ulang.

2. Meminta Komisioner BAWASLU RI melaporkan semua Komisioner KPU RI atas kecurangan yang jelas-jelas dilakukan secara terstruktur sistematis, masif dan brutal di semua tingkatan.

3. Memohon kepada Komisioner BAWASLU dan DKPP untuk memberikan rekomendasi pemecatan terhadap semua komisioner KPU RI.

4. Memohon kepada KPU RI, BAWASLU RI, DKPP dan Mahkamah Konstitusi untuk Mendiskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. H. Ma’ruf Amin.

5. Meminta KPU dan Bawaslu Netral dan menjaga marwah Konstitusi tetap Independen.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :