Faktual.Net, Kendari, Sultra. Hari Pers Nasional (HPN) telah terselenggara di Kota Kendari pada puncaknya yakni 9 Februari 2022. Walaupun tidak dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo secara langsung, tetapi kahadirannya secara virtual tidak mengurangi khidmad dari HPN tersebut.
Rangkaian acara HPN yang dimulai tanggal 5 Februari 2022 – 9 Februari 2022 dengan segala macam kegiatannya, mulai dari Pameran UMKM, seminar Pariwisata, Vaksinasi Massal telah menelan dana sebesar 10 M. Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sultra yang dihibahkan kepada panitia HPN.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Fraksi Partai Golkar Aksan Jaya Putra (AJP) mengapresiasi penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung aman dan damai walaupun sempat ada insiden perkelahian antara 2 orang Pejabat teras Pemprov.
Aksan melalui siaran WhatsApp nya mengatakan bahwa penggunaan dana hibah sebesar 10 Miliyar untuk penyelenggaraan HPN harus transparansi dan akuntabilitas. Serapannya harus jelas, apakah dana tersebut terserap semua atau ada yang tersisa. Jika tersisa harus dikembalikan ke kas Pemprov guna penggunaan pada pos lain semisal infrastruktur.
“Kami menunggu hasil audit terhadap penggunaan dana tersebut. Jika hasil auditnya hanya terpakai sebesar 7 Miliyar misalnya, maka 3 Miliyarnya harus di kembalikan ke Kas Pemprov untuk digunakan ke pos lainnya, ” ucap AJP
AJP mengatakan jika ada dana sisa, maka Pemprov dan DPRD Sultra akan membahas dana tersebut pada APBD Perubahan guna penyerapan ke tempat lainnya seperti infrastruktur jalan. Dirinya juga meminta kepada teman – teman media untuk membantu melakukan pengawasan terhadap audit dana tersebut.
Ditempat yang berbeda, Suhardi, SP selaku Ketua DPW Media Online Indonesia (MOI) Sultra sepakat dengan langkah AJP. Menurut Suhardi, dana hibah dengan besaran 10 Miliyar sangat fantantis. Ditengah sulitnya perekonomian warga Sultra akibat Pandemi yang belum berakhir, hendaknya para pihak harus benar – benar berhitung dalam penggunaan uang negara.
“Kami apresiasi dengan HPN yang telah terselenggara, tapi ingat 10 Miliyar itu dana publik, publik harus tahu uangnya digunakan untuk apa?,” tegas Suhardi.
“Di Sultra hari ini masih banyak jalan rusak, masih banyak anak putus sekolah, masih banyak gedung – gedung sekolah yang sudah tidak layak. Coba lihat dilampu – lampu merah Kota Kendari, masih banyak anak – anak jalanan. Mereka semua butuh negara untuk menaungi dan mengakomodirnya, karenanya penting agar setiap penggunaan anggaran agar akuntabel dan transparan”, tambah Suhardi.
Dirinya mengatakan sangat sepakat dengan AJP bahwa jika dana tersebut bersisa, segera kembalikan ke Kas Negara, agar bisa digunakan pada kegiatan lain.
Redaksi
